BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, hampir semua negara menyatakan bahwa sistem

pemerintahannya adalah demokrasi, yang meletakkan kehendak rakyat

sebagai dasar utama kewenangan pemerintah. Namun, pada kenyataannya

mungkin tidak mudah. Pemerintahan yang berdasarkan rakyat berarti

pemerintah yang menjalankan kebijakan yang diarahkan untuk

kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Supaya kebijakan tersebut sesuai

dengan aspiratif dan untuk kepentingan rakyat, pemerintah harus

bertanggung jawab kepada rakyat dan diawasi oleh rakyat.

Indonesia yang secara konstitusional menyatakan diri sebagai penganut

kedaulatan rakyat, serta negara hukum menegaskan pengaturan berbagai

asas tentang demokrasi dalam UUD 1945. Tulisan ini, selain

menginventarisir diskursus teoritikal soal demokrasi, juga

memperllihatkan betapa secara yuridis ketatanegaraan pilihan terhadap

ideologi ini dianggap paling memungkinkan untuk diterapkan di

Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam pelaksanaanya, banyak sekali penyimpangan terhadap nilai-nilai

demokrasi baik itu dalam kehidupan sehari-hari di keluarga maupun

masyarakat. Permasalahan yang muncul diantaranya yaitu:

1. Apa pengertian demokrasi itu?

2. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia ?

3. Apa pengertian dari sistem ketatanegaraan itu ?

1

4. Bagaimana sistem Ketatanegaraan Indonesia sebelum Amandemen

UUD1945?    

5. Bagaimana sistem Ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen

UUD1945?    

6. Apa saja unsur- unsur pembentuk ketatanegaraan Indonesia ?           

7. Bagaimana analisa saudara tentang kasus yang berjudul “Gembong

Narkoba Tak dihukum Mati, Pemerintah Abaikan Suara Rakyat” ?

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Demokrasi

Demokrasi kerap dihadapkan pada dua realita. Di satu pihak,

demokrasi biasanya dijadikan ideologi yang menjadi basis bagi terciptanya

pemerintahan yang aspiratif. Sedangkan di sisi yang lain, demokrasi kerap

ditolak, karena klaim kebenaran yang dipegang demokrasi bersandar pada

kebenaran mayoritas. Bagi para pengkritik demokrasi, kebenaran mayoritas

tidak selamanya menghadirkan kebenaran yang sesungguhnya. Ujung dari

kritik terhadap demokrasi ini biasanya ditunjukkan melalui perbagai realita

penyimpangan demokrasi di berbagai negara belakangan ini. Realita yang

memperlihatkan ketidaksingkronan antara nilai-nilai demokrasi dengan

terciptanya keteraturan di masyarakat.

Meskipun demikian, belakangan hari hampir seluruh negara

mengklaim menjadi negara demokrasi, termasuk Indonesia. Klausula

Konstitusi kita yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan

rakyat” merupakan penerimaan terhadap ide demokrasi secara tersirat.

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani, yaitu

Demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratos yang

berarti kekuatan atau kedaulatan. Gabungan dua kata Demos-cratos

( demookrasi ) yang memiliki arti suatu sistem pemerintah dari,oleh dan

untuk rakyat.

Sedangkan pengertian demokrasi secara terminologi adalah seperti

yang dinyatakan oleh para ahli tentang demokrasi, yaitu seperti :

a. Joseph A. Schmeter yang menyatakan demokrasi merupakan suatu

perencana institusional untuk mencapai keputusan politik dimana

3

individu – individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara

perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b. Sidney Hook menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk

pemerintahan dimana keputusan - keputusan pemerintah yang

terpenting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada

kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

c. Philippe C Schmitter menyatakan, demokrasi sebagai suatu sistem

pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas

tindakan – tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang

bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama

ddengan para wakil mereka yang telah terpilih.

d. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik

merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil – wakil yang diawasi secara

efektif oleh rakyat dalam pemilihan – pemilihan berkata yang

didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam

suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi

adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain,

pemerintahan yang demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat,

pemerintahan oleh rakyat , dan pemerintah untuk rakyat. Dari ketiga faktor

ini yang menjadi tolak ukur terhadap suatu pemerintahan yang demokratis.

2.2 Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari

setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surat.

Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah Bagaimana

meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan

politik yang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat

budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik

dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan

ekonomi serta character and nation building, dengan partisipasi rakyat,

4

sekaligus menghindarkan timbulnya diktatur perorangan, partai ataupun

militer.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode:

a. Periode 1945-1959

Masa demokrasi perlementer yang menonjolkan peranan parlemen

serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer

memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya

persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama

menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif

sesudah kemerdekaan.

b. Periode 1959-1965

Masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah

menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan

beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi

presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh

komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik, semakin meluas.

c. Periode 1966-1998

Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan

demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan

formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan

MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan

terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Namun

dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap

lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokasi pada masa

ini, nama Panasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa

saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-

nilai Pancasila.

5

d. Periode 1999-sekarang

Masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada

kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan

kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim

demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah

kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala Pemilu

memang demikian, namun dalam pelaksanannya setelah pemilu banyak

kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke

arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR.

Dengan lain perkataan model demokrasi era reformasi dewasa ini, kurang

mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (walfare

state).

2.3 Pengertian Sistem Ketatanegaraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah

seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah,

bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara.

Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut

hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur

kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan

pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah

atau sebaliknya. Untuk mengerti ketatanegaraan dari suatu negara pertama

sekali perlu dimengerti apa itu negara, paham negara secara umum dan

negara menurut bangsa Indonesia.

Dalam sistem ketatanegaraan dapat diketahui melalui kebiasaan

ketatanegaraan (convention), hal ini mengacu pengertian Konstitusi,

Konstitusi mengandung dua hal yaitu Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak

tertulis, menyangkut konstitusi sekelumit disampaikan tentang sumber

hukum melalui ilmu hukum yang membedakan dalam arti materiil dan

sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti materiil adalah

sumber hukum yang menentukan isi dan substansi hukum, sedangkan

6

sumber hukum dalam arti formal adalah hukum yang dikenal dari

bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum,

contoh dari hukum formal adalah Undang –Undang dalam arti luas, hukum

adat, hukum kebiasaan, dan lain –lain. Konvensi atau hukum kebiasaan

ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan

negara, untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan

mendinamisasi kaidah – kaidah hukum perundang – undangan. Konvensi di

Negara Republik Indonesia diakui merupakan salah satu sumber hukum tata

negara.

2.4 Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Pada saat sebelum amandemen ke -4 lembaga tertinggi Negara adalah

MPR seperti yang tersebut dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menyebutkan

bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh

Majelis Pemusyarawatan Rakyat.Adapun lembaga Tinggi Negara pada saat

itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),Presiden, Badan Pemeriksa

Keuangan BPK, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah

Agung. Berikut bagan Lembaga Negara sebelum amandemen yang ke -4.

Lembaga Ketatanegaraan Sebelum amandemen UUD 1945 :

1. MPR

Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas

(super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan

sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh

rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN,

mengangkat presiden dan wakil presiden. Susunan keanggotaannya

terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang

diangkat.

Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara

lain :

1. Presiden, sebagai presiden seumur hidup.

2. Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kaIi

berturut-turut.

7

3. Memberhentikan sebagai pejabat presiden.

4. Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya.

5. Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden.

6. Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah

Presiden, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang

paling banyak menduduki kursi di MPR.

2. PRESIDEN

Kedudukan presiden/wapres dalam sistem ketatanegaraan

sebelum amandemen ke-4 :

1. Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris

MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben” akan tetapi

“untergeordnet”.

2. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi

(consentration of power and responsiblity upon the president).

3. Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power),

juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan

kekuasaan yudikatif (judicative power).

4. Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.

5. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat

menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden

dalam masa jabatannya.

Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh

MPR.

3. DPR

Kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan sebelum

amandemen ke-4 :

1. Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.

2. Memberikan persetujuan atas PERPU.

3. Memberikan persetujuan atas Anggaran.

8

4. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta

pertanggungjawaban presiden.

4. DPA DAN BPK

Di samping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodusir

lembaga-lembaga negara lain seperti DPA dan BPK dengan

memberikan kewenangan yang sangat minim.

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah bekas lembaga tinggi

negara Indonesia menurut UUD 45 yang fungsinya memberi masukan

atau pertimbangan kepada presiden.

DPA dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45. Ayat 2 pasal ini

menyatakan bahwa DPA berkewajiban memberi jawaban atas

pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 16 disebutkan bahwa DPA berbentuk Council

of State yang wajib memberi pertimbangan kepada pemerintah.

Pada 25 September 1945, DPA dibentuk melalui pengumuman

pemerintah (Berita Republik Indonesia No. 4) dengan ketua R.

Margono Djojohadikusumo. Anggota DPA pertama ini berjumlah

sebelas orang. Di antaranya adalah Radjiman Widiodiningrat, Syekh

Djamil Djambek, Agus Salim dan dr. Latumeten. Tidak banyak yang

dikerjakan DPA pertama ini. Ketika sistem pemerintahan berubah

menjadi kabinet parlementer keberadaan DPA menjadi tidak berarti.

Walau tetap eksis sampai pada 1949 tapi nasib DPA sebagai lembaga

konstitusional menjadi terpuruk.

Periode berikutnya posisi DPA makin tidak jelas. Kondisi ini

berlangsung hingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli

1959. DPA Sementara dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 3

Tahun 1959, 22 Juli 1959. Ketuanya dirangkap oleh Presiden Soekarno.

DPA definitif baru muncul pada 1967 melalui UU No. 3 Tahun 1967

yang disahkan pejabat Presiden Soeharto.

Namun dalam UUD 45 yang telah diamandemen, lembaga ini

dihapuskan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 135 /M/ 2003 pada

9

tanggal 31 Juli 2003. Penyebab Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

dibubarkan karena tidak efisiennya Lembaga Tinggi Negara ini. D.P.A.

tidak memiliki kewenangan hukum atau politik dan hanya dapat

memberikan saran kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya.

DPA juga sering di humorkan dengan istilah "Dewan Pensiun Agung"

R.I. karena keanggotaanya terdiri dari pensiunan-pensiunan pejabat.

5. MA (MAHKAMAH AGUNG)

Kekuasan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman (Pasal

24 (1)). Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan

pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini

dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh

diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya,

terutama eksekutif.

Sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang

dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan

lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu.

2.5 Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945  

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan

(amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD

1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan

MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang

sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes”

(sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD

1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung

ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan

aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian

kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain

yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

10

Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah

Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat

structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan

presidensiil.

Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945,

dapat dijelaskan sebagai berikut:  Undang-Undang Dasar merupakan hukum

tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan

sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan

(separation of power) kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang

sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan

Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun kedudukan dan hubungan antar lembaga-lembaga negara

menurut UUD 1945 sesudah diamandemen, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.5.1 PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil

presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan

eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.

Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk

satu kali masa jabatan.11

Adapun Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:

a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

b. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

c. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan

pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta

mengesahkan RUU menjadi UU.

d. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(dalam kegentingan yang memaksa)

e. Menetapkan Peraturan Pemerintah

f. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

g. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

negara lain dengan persetujuan DPR

h. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan

DPR

i. Menyatakan keadaan bahaya.

j. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden

memperhatikan pertimbangan DPR

k. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan DPR.

l. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

Mahkamah Agung

m. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan DPR

n. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang

diatur dengan UU

o. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih

oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Daerah

12

p. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi

Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden,

DPR, dan Mahkamah Agung

q. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial

dengan persetujuan DPR.

r. Yudisial dan disetujui DPR

Wakil Presiden P rof. Dr. Boediono, M.Ec.

Sedangkan Wakil Presiden adalah pembantu kepala negara

sekaligus kepala pemerintahan Indonesia yang bersifat luar biasa dan

istimewa. Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden adalah

simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya

sama dengan kualitas tindakan seorang presiden sebagai kepala

negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden

adalah pembantu presiden yang kualitas bantuannya diatas bantuan

yang diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk

melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan

kepadanya. Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk

satu kali masa jabatan.

13

2.5.2 MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Ketua MPR : H, Muhammad Taufiq Kiemas

1. Tugas dan wewenang MPR

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam

mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan

pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh

sekurangkurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR.

Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada pimpinan MPR. Setelah

menerima usul pengubahan, pimpinan MPR memeriksa

kelengkapan persyaratannya, yaitu jumlah pengusul dan pasal

yang diusulkan diubah yang disertai alasan pengubahan yang

paling lama dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak usul

diterima pimpinan MPR. Dalam pemeriksaan, pimpinan MPR

mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan

Kelompok Anggota MPR untuk membahas kelengkapan

persyaratan.

14

Jika usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan

persyaratan, pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul

pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta

alasannya. Namun, jika pengubahan dinyatakan oleh pimpinan

MPR memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR wajib

menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lambat 60

(enam puluh) hari. Anggota MPR menerima salinan usul

pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan

paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan

sidang paripurna MPR.

Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan

pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh

persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.

b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum

MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil

pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum

reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara

memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil

Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi

bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan

kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7

(lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan

bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung

oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).

c. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau

Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-

15

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh

DPR.

MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR

untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul. Usul DPR harus

dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan

pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun

perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden.

Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR

yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari

jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua

pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia

digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa

jabatannya.

Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera

menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil

Presiden menjadi Presiden. Dalam hal MPR tidak dapat

mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna

DPR. Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat,Presiden

bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-

16

sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh

pimpinan Mahkamah Agung.

e. Memilih Wakil Presiden

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR

menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat

60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua)

calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan

jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam

masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan

sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk

memilih Presiden dan Wakil Presiden, dari 2 (dua) pasangan

calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak

pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai

berakhir masa jabatannya.

Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat,

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,

pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri,

Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-

sama.

2. Keanggotaan

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih

melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan

keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota

17

DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang

ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2009–

2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132

anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan

berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan

sumpah/janji.

Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan

sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua

Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR

yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama,

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.

3. Hak anggota

a. Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.

c. Memilih dan dipilih.

d. Membela diri.

e. Imunitas.

f. Protokoler.

g. Keuangan dan administratif.

4. Kewajiban anggota

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.

c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,

kelompok, dan golongan.

e. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

18

5. Fraksi

Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang

mencerminkan konfigurasi partai politik. Fraksi dapat dibentuk oleh

partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam

penentuan perolehan kursi DPR. Setiap anggota MPR yang berasal

dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi

dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam

melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengaturan internal

fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.

6. Kelompok anggota

Kelompok Anggota adalah pengelompokan anggota MPR yang

berasal dari seluruh anggota DPD. Kelompok Anggota dibentuk

untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan

anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah.

Pengaturan internal Kelompok Anggota sepenuhnya menjadi urusan

Kelompok Anggota.

7. Alat kelengkapan MPR

a. Pimpinan

Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari

anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2

(dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua)

orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan

dalam sidang paripurna MPR.

b. Panitia Ad Hoc

Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit

5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10%

(sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya

mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional

dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.

19

8. Sidang

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota

negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri:

a. sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk

memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil

Presiden

b. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk

mengubah dan menetapkan UUD

c. sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-

sidang lainnya

Putusan MPR sah apabila disetujui:

a. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir

untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil

Presiden

b. sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR

untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih

dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk

mencapai hasil yang mufakat.

2.5.3 DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Ketua DPR : Dr. H. Marzuki Alie, SE.MM

1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat :

a. Legislasi : Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR

selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

20

b. Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan

memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan

terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan

oleh Presiden.

c. Pengawasan : Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

2. Tugas dan wewenang DPR antara lain:

a. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden

untuk mendapat persetujuan bersama

b. Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan

persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-

undang

c. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta membahas

membahas RUU tersebut bersama Presiden dan DPD sebelum

diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden

d. Membahas RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan

mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama

antara DPR dan Presiden

e. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan

RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama

21

f. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan

pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU

tentang APBN yang diajukan oleh Presiden

g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang

dan APBN

h. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain,

serta membuat perjanjian internasional lainnya.

i. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian

amnesti dan abolisi

j. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal

mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar

negara lain

k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan

DPD

l. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh

BPK

m. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan

pemberhentian anggota Komisi Yudisial

n. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan

Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh

Presiden

o. Memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada

Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden

p. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara

yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas

dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban

keuangan negara

q. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti

aspirasi masyarakat

22

r. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam

undang-undang

DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak

meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau

warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal

yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. Setiap

pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga

masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR tersebut. Setiap

pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga

masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan panggilan

paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah,

yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak-hak yang didapat DPR :

a. Hak interplasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan

kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting

dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Hak angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan

terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan

Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan

berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.

c. Hak imunitas

Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap

anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan diluar

23

pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang

dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR,

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan

kode etik.

d. Hak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk

menyatakan pendapat atas:

e. Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang

terjadi di tanah air atau di dunia internasional

f. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

g. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan

pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun

perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden.

Anggota DPR beserta fraksinya :

Anggota Jumlah Anggota

Ketua

Fraksi Partai Demokrat (F-PD) 148 Moh. Jafar Hafsah

Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 107 Setya Novanto

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-

PDIP)94 Tjahjo Kumolo

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 57 Mustafa Kamal

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) 46 Asman Abnur

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) 37 Hasrul Azwar

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) 28 Marwan Ja'far

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 26Mujiyono

Haryanto

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) 17 Ahmad Fauzi

4. Anggota DPR mempunyai hak:

a. mengajukan usul rancangan undang-undang

24

b. mengajukan pertanyaan

c. menyampaikan usul dan pendapat

d. memilih dan dipilih

e. membela diri

f. imunitas

g. protokoler

h. keuangan dan administrative

5. Anggota DPR mempunyai kewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,

kelompok, dan golongan

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

negara

g. menaati tata tertib dan kode etik

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga

lain

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui

kunjungan kerja secara berkala

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan

masyarakat

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada

konstituen di daerah pemilihannya

6. Larangan

25

Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat

negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil,

anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain

yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai

pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik,

konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan

lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak

sebagai anggota DPR.

7. Fraksi

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan

wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk

fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR. Dalam

mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR,

serta hak dan kewajiban anggota DPR, fraksi melakukan evaluasi

terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik.

Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi

dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas

perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Fraksi

mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPR menyediakan

sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas

fraksi.

8. Alat kelengkapan

Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Badan

Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan

Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kehormatan, Badan

Kerjasama Antar-Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia

Khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh

rapat paripurna.

26

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh

unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang

tata tertib.

8.1 Pimpinan

Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4

(empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik

berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Ketua

DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang

memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Wakil Ketua DPR

ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang

memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang

memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua

ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak

dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu)

partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua

ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya

mengucapkan sumpah/janji yang teksnya dipandu oleh Ketua

Mahkamah Agung.

Pimpinan DPR memiliki tugas :

a. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk

diambil keputusan

b. menyusun rencana kerja pimpinan

c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan

pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan

DPR

d. menjadi juru bicara DPR

e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR

f. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara

lainnya

27

g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan

lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR

h. mewakili DPR di pengadilan

i. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan

sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

j. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan

Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat

paripurna

k. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR

yang khusus diadakan untuk itu

Sedangkan Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karena:

a. meninggal dunia

b. mengundurkan diri

c. diberhentikan

Dan Pimpinan DPR diberhentikan apabila :

1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut tanpa keterangan apa pun

2. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR

berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan

pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR

3. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih

4. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

5. Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai

politiknya

28

6. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini

7. Diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.2 Badan Musyawarah

Badan Musyawarah (Bamus) dibentuk oleh DPR dan

merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR

menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada

permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu

persepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan

jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat

paripurna. Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai

pimpinan Badan Musyawarah.

Tugas dari Badan Musyawarah :

1. Menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu)

masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang,

perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu

penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak

mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya

2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam

menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan

tugas dan wewenang DPR;

3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat

kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan

keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-

masing

4. Mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal

undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya

melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR

29

5. Menentukan penanganan suatu rancangan undangundang atau

pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR

6. Mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi,

ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah

dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR

7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna

kepada Badan Musyawarah

8.3 Komisi

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat

kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan jumlah

komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan

tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat

paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota

tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada

permulaan tahun sidang.

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang

bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan komisi terdiri atas 1

(satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua,

yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip

musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan

memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan

jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan komisi dalam

rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan

susunan dan keanggotaan komisi.

Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah

mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan

penyempurnaan rancangan undang-undang.

Tugas komisi di bidang anggaran adalah:

a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan

rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang

30

termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan

Pemerintah;

b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul

penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja

negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-

sama dengan Pemerintah;

c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi,

program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi

mitra kerja komisi;

d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan

pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang

berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan, kepada Badan

Anggaran untuksinkronisasi;

f. menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran

berdasarkan penyampaian usul komisi; dan

g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil

pembahasan komisi, untuk bahan akhir penetapan APBN.

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah:

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,

termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang

termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

2. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang

berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

3. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan

4. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Komisi dalam melaksanakan, dapat mengadakan:

1. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh

menteri/pimpinan lembaga;

31

2. konsultasi dengan DPD;

3. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang

mewakili instansinya;

4. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi

maupun atas permintaan pihak lain;

5. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan

pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak

termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan;

dan/atau Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan

tugas komisi. Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja

komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat

antara DPR dan Pemerintah. Komisi membuat laporan kinerja

pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun

yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan

oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. Komisi

menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya

sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada

Badan Urusan Rumah Tangga.

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir

seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR,

substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR

(kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada

umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar

belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah

dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi

dengan ruang lingkup tugas, yaitu :

1. Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.

2. Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi

daerah, aparatur negara, dan agraria.

32

3. Komisi III, membidangi hukum dan perundang-undangan,

hak asasi manusia, dan keamanan.

4. Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan,

kelautan, perikanan, dan pangan.

5. Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi,

pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan

dan kawasan tertinggal.

6. Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian,

investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah), dan badan

usaha milik negara.

7. Komisi VII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset

dan teknologi, dan lingkungan.

8. Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan

perempuan.

9. Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga

kerja dan transmigrasi.

10. Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga,

pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.

11. Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan

pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan

bukan bank.

8.4 Badan Legislasi

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat

kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan

dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa

keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota

Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada

permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun

sidang.

33

Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan

pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan

Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3

(tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan

Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan

proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan

pimpinan Badan Legislasi dilakukan dalam rapat Badan Legislasi

yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan

keanggotaan Badan Legislasi.

Tugas Badan Legislasi :

1. Menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat

daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta

alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan untuk setiap

tahun anggaran di lingkungan DPR dengan

mempertimbangkan masukan dari DPD;

2. Mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara

DPR dan Pemerintah;

3. Menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan

program prioritas yang telah ditetapkan;

4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota,

komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan

undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;

5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang

yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau

DPD di luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan

atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam

program legislasi nasional

34

6. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau

penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus

ditugaskan oleh Badan Musyawarah

7. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap

pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui

koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus

8. Memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan

undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan

Musyawarah; dan

9. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang

perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk

dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan

berikutnya.

Badan Legislasi menyusun rancangan anggaran untuk

pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya

disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

8.5 Badan Anggaran

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat

kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan

dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan

pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa

keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Susunan dan

keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota dari tiap-tiap

komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan

perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.

Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan

pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan

Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3

(tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan

Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan

proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan

35

menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan

pimpinan Badan Anggaran dilakukan dalam rapat Badan

Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan

susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.

Tugas Badan Anggaran:

1. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri

untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum

dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap

kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;

2. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan

mengacu pada usulan komisi terkait;

3. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama

Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu

pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai

alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan

kementerian/lembaga;

4. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi

mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

5. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan

dengan APBN; dan

6. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-

undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang

sudah diputuskan oleh komisi. Anggota komisi dalam Badan

Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan

komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas.

8.6 Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (disingkat BAKN),

dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang

bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN

pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun 36

sidang. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang

dan paling banyak 9 (sembilan) orang atas usul fraksi DPR yang

ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa

keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang

bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan BAKN terdiri atas 1

(satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari

dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk

mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan

pimpinan BAKN dilakukan dalam rapat BAKN yang dipimpin

oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan

BAKN.

Tugas BAKN :

1. Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan

BPK yang disampaikan kepada DPR;

2. Menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi;

3. Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan

hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan

4. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja

pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian

dan kualitas laporan.

Dalam melaksanakan tugas BAKN dapat meminta

penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga

negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan

layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau

badan lain yang mengelola keuangan negara. BAKN dapat

mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan

lanjutan. Hasil kerja disampaikan kepada pimpinan DPR dalam

rapat paripurna secara berkala.

37

Dalam melaksanakan tugas, BAKN dapat dibantu oleh

akuntan, ahli, analis keuangan, dan/atau peneliti.

8.7 Badan Kehormatan

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat

kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan

dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada

permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang dan

ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa

keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan

pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan

Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang

wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan

Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan

proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan

pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dalam rapat Badan

Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan

susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan

verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:

1. Tidak melaksanakan kewajiban;

2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

3. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat

kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya

sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

38

4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau

5. Melanggar ketentuan larangan.

Selain tugas tersebut diatas, badan kehormatan melakukan

evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik

DPR. Badan kehormatan berwenang memanggil pihak terkait dan

melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Badan kehormatan

membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan.

8.8 Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya

disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat

kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan

dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan

DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP

ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan

pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa

keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang

bersifat kolektif dan kolegial.P impinan BKSAP terdiri atas 1

(satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua,

yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip

musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan

memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan

jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan BKSAP

dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan

DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP.

Tugas BKSAP:

1. Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan

persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara

39

lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk

organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau

anggota parlemen negara lain;

2. Menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang

menjadi tamu DPR;

3. Mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke

luar negeri; dan

4. Memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang

masalah kerja sama antarparlemen.

BKSAP membuat laporan kinerja pada akhir masa

keanggotaan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan

untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh BKSAP pada masa

keanggotaan berikutnya.

8.9 Badan Urusan Rumah Tangga

Badan Urusan Rumah Tangga (disingkat BURT), dibentuk

oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat

tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada

permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat paripurna menurut

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada

permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun

sidang.

Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang

bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu)

orang ketua yang dijabat oleh Ketua DPR dan paling banyak 3

(tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT

berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional

dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut

perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan

BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam

40

rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan

susunan dan keanggotaan BURT.

Tugas BURT:

1. Menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR;

2. Melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR

dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan

dan pengelolaan anggaran DPR;

3. Melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat

kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah

kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh

pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;

4. Menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada

setiap anggota DPR; dan

5. Menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR

yang khusus diadakan untuk itu.

8.10 Panitia Khusus

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat

kelengkapan DPR yang bersifat sementara. DPR menetapkan

susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna

paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan

yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan panitia khusus

terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang

wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus

berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional

dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta

keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota

tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana 41

dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh

pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan

panitia khusus.

Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam

jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPR. Panitia khusus

dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya

berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Rapat paripurna

menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus.

8.11 Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan unsur penunjang

DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga

Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan

DPR. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan dengan

Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR. Sekretariat Jenderal

DPR RI personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Susunan

organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan

keputusan Presiden.

Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris

Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat

dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR.

 2.5.4 DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Ketua DPD - Irman Gusman

42

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga tinggi

negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya

merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui

Pemilihan Umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak

sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang.

Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah

anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan

presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi

selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia.

Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun.

1. Tugas dan wewenang DPD antara lain:

a. Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi

lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan

pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk

membahas RUU tersebut.

b. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan

RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

c. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan

anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,

pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi

lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

e. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk

dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang

RUU yang berkaitan dengan APBN.

43

2. Hak Anggota DPD

Hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak

imunitas, serta hak protokoler.

3. Alat Kelengkapan anggota DPD

3.1 Komite I

Membidangi otonomi daerah; hubungan pusat dan

daerah serta antar- daerah; pembentukan, pemekaran, dan

penggabungan daerah; pemukiman dan kependudukan;

pertanahan dan tata ruang; serta politik, hukum, dan hak asasi

manusia (HAM).

3.2 Komite II

Membidangi pertanian dan perkebunan; perhubungan;

kelautan dan perikanan; energi dan sumber daya mineral;

kehutanan dan lingkungan hidup; pemberdayaan ekonomi

kerakyatan dan daerah tertinggal; perindustrian dan

perdagangan; penanaman modal; dan pekerjaan umum.

3.3 Komite III

Membidangi pendidikan; agama; kebudayaan; kesehatan;

pariwisata; pemuda dan olahraga; kesejahteraan sosial;

pemberdayaan perempuan dan ketenagakerjaan.

3.4 Komite IV

Membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara

(APBN); pajak; perimbangan keuangan pusat dan daerah;

lembaga keuangan; dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM).

44

3.5 Panitia Perancang Undang Undang (PPUU)

merupakan Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap,

bertugas menyiapkan Rancangan Undang Undang inisiatif

DPD yang akan disampaikan kepada DPR.

3.6 Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)

merupakan Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap,

yang bertugas membantu pimpinan dalam menentukan

kebijakan kerumah tanggaan DPD, termasuk kesejahteraan

Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal.

3.7 Badan Kehormatan (BK)

merupakan Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap,

yang bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas

pengaduan terhadap Anggota DPD. Selain itu BK juga

bertugas untuk mengevaluasi dan menyempurnakan

peraturan DPD tentang tata tertib dan kode etik.

3.8 Panitia Hubungan Antar Lembaga (PHAL)

merupakan Alat Kelengkapan DPD, yang bertugas

membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan

persahabatan dan kerja sama antara DPD dengan lembaga

sejenis, lembaga pemerintah, maupun non-pemerintah, baik

secara bilateral maupun multilateral.

3.9 Kelompok DPD di MPR

adalah bagian integral dari DPD yang merupakan

pengelompokan Anggota sebagai Anggota MPR, yang

bertugas mengkoordinasikan kegiatan Anggota DPD di MPR,

meningkatkan kemampuan kinerja DPD dalam lingkup dan

fungsi sebagai Anggota MPR serta melakukan pendalaman

hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi dan hal-hal yang

berkaitan dengan sistem ketatanegaraan.

45

3.10 Panitia Akuntabilitas Publik (PAP)

merupakan Alat Kelengkapan DPD, yang bertugas

melakukan penelaahan lanjutan terhadap temuan hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan

kepada DPD.

2.5.5 BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Ketua BPK - Drs. Hadi Poernomo, Ak.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi

negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki

wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas

dan mandiri.

Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan

diresmikan oleh Presiden. Ketua BPK saat ini adalah Drs. Hadi

Poernomo, Ak (Ketua).

BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang

Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota,

serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5

tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa

jabatan.

Tugas BPK-RI adalah melakukan pemeriksaan pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK-RI

meliputi seluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan.

46

Tujuan BPK yaitu :

1. Mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara

yang independen dan professional.

2. BPK mengedepankan nilai-nilai independensi dan

profesionalisme dalam semua aspek tugasnya menuju

terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan

negara.

3. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan

4. BPK bertujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik

kepentingan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD), dan masyarakat pada umumnya dengan menyediakan

informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemilik

kepentingan atas penggunaan, pengelolaan, keefektifan, dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

5. Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

6. BPK bertujuan menjadi pusat pengaturan di bidang pemeriksaan

atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang

berkekuatan hukum mengikat, yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi BPK sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara.

8. BPK bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan

keuangan negara dengan menetapkan standar yang efektif,

mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem

pengendalian intern, menyampaikan temuan dan rekomendasi

kepada pemilik kepentingan, dan menilai efektivitas tindak lanjut

hasil pemeriksaan.

47

Nilai-Nilai Dasar BPK yaitu :

1) Independensi

BPK RI adalah lembaga negara yang independen di bidang

organisasi, legislasi, dan anggaran serta bebas dari pengaruh

lembaga negara lainnya

2) Integritas

BPK RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap

pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi

Kode Etik Pemeriksa dan Standar Perilaku Profesional

3) Profesionalisme

BPK RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar

profesionalisme pemeriksaan keuangan negara, kode etik, dan

nilai-nilai kelembagaan organisasi.

Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas seorang Ketua

merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan

7 (tujuh) orang Anggota. Susunan Jabatan Badan Pemeriksa

Keuangan terdiri atas:

1. Ketua merangkap Anggota

Tugas dan wewenang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

meliputi:

a. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kelembagaan BPK.

b. pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara secara umum.

c. hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri.

2. Wakil Ketua merangkap Anggota

Tugas dan wewenang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

meliputi:

a. pelaksanaan tugas penunjang dan Sekretariat Jenderal

b. penanganan kerugian negara.

48

3. Anggota I

Tugas dan wewenang Anggota I meliputi pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik,

hukum, pertahanan, dan keamanan.

4. Anggota II

Tugas dan wewenang Anggota II meliputi:

a. pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

Negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan

nasional, dan

b. pemeriksaan investigatif.

5. Anggota III

Tugas dan wewenang Anggota III meliputi pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang

lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara,

aparatur negara, riset dan teknologi.

6. Anggota IV

Tugas dan wewenang Anggota IV meliputi pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang

lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam, dan infrastruktur.

7. Anggota V

Tugas dan wewenang Anggota V meliputi pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan

daerah yang dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa).

8. Anggota VI

Tugas dan wewenang Anggota VI meliputi pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan

daerah yang dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara,

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).

49

9. Anggota VII

Tugas dan wewenang Anggota VII meliputi pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang

kekayaan negara yang dipisahkan.

2.5.6 MA (Mahkamah Agung)

Ketua Mahkamah Agung – Hatta Ali

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang

memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah

pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan

di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama,

peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN).

Fungsi mahkamah agung :

1. FUNGSI PERADILAN

a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung

merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina

keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi

dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan

undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara

adil, tepat dan benar.

b) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah

Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat

pertama dan terakhir

1. Semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

50

2. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang

telah memperoleh

3. Kekuatan hukum tetap (pasal 28, 29,30,33 dan 34 undang-

undang mahkamah agung no. 14 tahun 1985)

4. Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal

asing dan muatannya oleh kapal perang republik indonesia

berdasarkan peraturan yang berlaku (pasal 33 dan pasal 78

undang-undang mahkamah agung no 14 tahun 1985)

c) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil,

yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan

perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah

suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan

dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31

Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. FUNGSI PENGAWASAN

a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap

jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan

tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan

diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan

berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan

biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam

memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10

Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun

1970).

b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap

pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan

perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan

Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili,

dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya,

dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan

51

dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan

petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim

(Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun

1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang

yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang

Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. FUNGSI MENGATUR

a) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila

terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-

undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk

mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan

bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-

undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14

Tahun 1985).

b) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri

bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang

sudah diatur Undang-undang

4. FUNGSI NASEHAT

a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau

pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada

Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang

Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung

memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara

dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35

Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).

Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara

RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan

kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden

selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun

52

demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai

rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksanaannya.

b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan

memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga

peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25

Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-

undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. FUNGSI ADMINISTRATIF

a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara)

sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang

No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan

finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen

yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-

undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah

kekuasaan Mahkamah Agung

b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung

jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan

Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

6. FUNGSI LAIN-LAIN

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14

Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun

1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan

lain berdasarkan Undang-undang.

53

2.5.7 MK (Mahkamah Konstitusi)

Ketua MK - Moh Mahfud MD

Perubahan UUD 1945 juga melahirkan sebuah lembaga negara

baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstusi menurut UUD

1945 adalah :

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa

kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya

diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik,

dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan

Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil

Presiden menurut UUD 1945.

3. DPR dan pemerintahan kemudian membuat Rancangan Undang-

Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui

pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara

bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh

Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15

Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim

Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

4. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitus.

5. Mahkamah konstitusi pada dasarnya adalah sebuah mahkamah

ketatanegaraan yang sesungguhnya adalah sebuah mahkamah

politik. Seperti halnya peradilan tata usaha negara yang tidak ada 54

upaya paksa dalam pelaksanaan putusannya kecuali diserahkan

pada kepatuhan terhadap hukum dari lembaga atau pejabat negara

yang dikenai putusan itu.

Lembaga ini merupakan bagian kekuasaan kehakiman yang

mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan

prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya

sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945. Pembentukan

Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham

negara hukum dalam UUD 1945. Dalam negara hukum harus dijaga

paham konstitusional.Artinya, tidak boleh ada undang-undang dan

peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar.

2.5.8 KY (Komisi Yudisial)

Ketua KY Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH, M.H

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk

berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi

perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung dan

melakukan pengawasan moralitas dan kode etik para Hakim.

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota komisi yudisial

harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta

55

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota

komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan

persetujuan DPR (Pasal 24B).

Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang

Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang

berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya

Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim

agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang

disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Tujuan Komisi Yudisial adalah :

1. Agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-

unsur masyarakat.

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik

yang menyangkut rekruitmen hakim agung maupun monitoring

perilaku hakim.

3. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan,

karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang

benar-benar independen.

4. Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan

kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.

Sedangkan Komisi Yudisial sendiri memiliki wewenang untuk

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

serta perilaku hakim.

56

Tugas Komisi Yudisial :

1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung, dengan tugas

utama:

a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;

b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;

c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan

d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

2. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat

Serta Perilaku Hakim, dengan tugas utama:

1) Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku

hakim,

1. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran

perilaku hakim, dan

2. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi

yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan

tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

2.5.9 KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Ketua KPU – Husni Kamil Malik

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun

1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan

Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum,

KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

57

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan

Umum;

2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang

berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;

3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut

PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai

dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang

selanjutnya disebut TPS;

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II

untuk setiap daerah pemilihan;

5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah

pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data

hasil Pemilihan Umum;

7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum KPU

mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk

mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

tahapan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden/Wakil

Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Termasuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan

jadwal; menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi,

KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta

menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-

tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Guna

mendukung tercapainya sasaran tersebut anggota KPU dibantu oleh

sebuah Sekretariat Jenderal KPU yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris Jenderal KPU dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU yang

secara teknis operasional bertanggung jawab kepada KPU. Sekretaris

Jenderal KPU dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU

mengkoordinasikan 7 (tujuh) Biro di lingkungan Setjen KPU.

58

Untuk mengelola administrasi keuangan serta pengadaan

barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangundangan,

pimpinan KPU membentuk alat kelengkapan berupa divisi-divisi dan

Ada pula Koordinator Wilayah (Korwil) yang dibentuk sesuai

dengan kebutuhan.

Divisi Komisi Pemilihan Umum terdiri dari:

1. Divisi Teknis Penyelenggaraan

2. Divisi Perencanaan Program, Keuangan Dan Logistik

3. Divisi Hukum dan Pengawasan

4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM

5. Divisi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

6. Divisi Umum dan Organisasi

2.5.10 Bank Central (Bank Indonesia)

Gubernur Bank Indonesia - Darmin Nasution

Bank Sentral adalah bank yang merupakan pusat struktur

moneter dan perbankan di negara yang bersangkutan dan yang

melaksanakan (sejauh dapat dilaksanakan dan untuk kepentingan

ekonomi nasional) fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memperlancar lalu lintas pembayaran

a. menciptakan uang kartal

b. menyelenggarakan kliring antar bank umum.

2. Sebagai bankir, agen dan penasehat pemerintah.

Bank Sentral sebagai bankir :

a. memelihara rekening pemerintah

b. memberikan pinjaman sementara59

c. memberikan pinjaman khusus

d. melaksanakan transaksi yang menyangkut jual beli valuta

asing (valas)

e. menerima pembayaran pajak

f. membantu pembayaran pemerintah dari pusat ke daerah,

g. membantu pengedaran surat berharga pemerintah

h. mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi

Bank sentral sebagai agen dan penasehat pemerintah :

a. mengadministrasi dan mengelola hutang nasional

b. memberikan jasa pembayaran bunga atas hutang

c. memberikan saran dan informasi mengenai keadaan pasar

uang dan modal.

3. Memelihara cadangan/cash reserve bank umum

4. Memelihara cadangan devisa negara :

a. internal reserve, untuk keperluan jumlah uang beredar

b. eksternal reserve, untuk alat pernbayaran internasional

5. Sebagai bankers bank dan lender of last resort,

6. Mengawasi kredit

7. Mengawasi bank (bank supervision):

a. Prudential Supervision: pengawasan bank yang diarahkan agar

individual bank dapat dijaga kelangsungan hidupnya sehingga

kepentingan masyarakat dapat dilindungi.

b. Monetary Supervision: menjaga nilai mata uang negara yang

bersangkutan sehingga bank tersebut dapat menjadi penyangga

kebijakan moneter maupun kebijakan ekonomi pemerintah

lainnya.

Menurut UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2004, Bank

Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, dengan tujuan

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang akan dicapai

melalui pelaksanaan kebijakan moneter secara berkelanjutan,

60

konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan

umum pemerintah di bidang perekonomian.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dalam UU di

atas, Bank Indonesia berwenang:

1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan

sasaran laju inflasi;

2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan caracara

yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta

asing;

b. penetapan tingkat diskonto;

c. penetapan cadangan wajib minimum;

d. pengaturan kredit atau pembiayaan.

Di Indonesia, fungsi bank sentral pada masa penjajahan

dilakukan oleh De Javasche Bank yang bertindak sebagai bank

sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi bank sentral lainnya. De

Javasche Bank didirikan pada tanggal 24 Januari 1828. Di samping

menjalankan fungsinya sebagai bank sentral, bank tersebut juga

melakukan kegiatan bank umum. Pada masa perjuangan

kemerdekaan, Bank Negara Indonesia didirikan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 2 tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank sentral

pemerintah RI dengan tugas utama sebagai berikut :

1. memberikan pinjaman kepada pemerintah,

2. menarik uang tentara pendudukan Jepang untuk diganti dengan

ORI (Oeang, Repoeblik Indonesia),

3. menyediakan fasilitas kredit untuk, perusahaan-perusahaan

industri dan perdagangan yang beroperasi di daerah kekuasaan

pemerintah RI,

4. membantu pembiayaan misi-misi pemerintah ke luar negeri.

2.6 Unsur-unsur Pembentuk Ketatanegaraan Indonesia

61

Sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan Indonesia

memiliki herarki hukum, artinya memiliki tata urutan atau tingkatan.

Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi,

menjadi sumber hukum bagi peraturan yang terletak di bawahnya.

Sebaliknya, peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan di atasnya.

Hirarki hukum yang dimiliki peraturan perundang-undangan

merupakan bagian atau unsur-unsur pembentuk sistem ketatanegaraan

Indonesia. Peraturan perundang-undangan sebagai unsur terbentuknya

sistem ketatanegaraan ini, di Indonesia telah mengalami

perubahan     sejalan dengan berubahnya sistem ketatanegaraan

Indonesia hasil Amandemen UUD 1945.

Beberapa perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia,

dapat diuraikan sebagai berikut:

 

           2.6.1  Menurut TAP MPRS XX Tahun 1966

 Tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah:

1)      UUD 1945

2)      TAP MPR

3)      UU/PERPU

4)      Peraturan Pemerintah

5)      Keputusan Presiden

6)      Peraturan Menteri

7)      Instruksi Menteri

         

          2.6.2 Menurut Ketetapan MPR No.III/MPR/2000

   Tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah:  

1)      UUD 1945

2)      TAP MPR

3)      UU

4)      PERPU

62

5)      PP

6)      Keputusan Presiden

7)      Peraturan Daerah

 

           2.6.3 Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

Tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah

1)      UUD 1945

2)      UU/PERPU

3)      Peraturan Pemerintah

4)      Peraturan Presiden

5)      Peraturan Daerah

           2.6.4 Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

Tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah

1)      UUD 1945

2) TAP MPR

3)      UU/PERPU

4)      Peraturan Pemerintah

5)      Peraturan Presiden

6)      Peraturan Daerah Provinsi

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

           Adapun  uraian mengenai peraturan perundang-undangan

tersebut, satu per satu dapat dijelaskan sebagai berikut:   

1. Undang-undang dasar 1945

      UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis RI, memuat

dasar dan garis-garis besar hukum dalam penyelenggaraan

negara. Sebagai sumber hukum tertinggi, semua peraturan

perundang-undangan lainnya di Indonesia, bersumber kepada

UUD 1945.

63

      Undang-Undang dasar 1945 telah mengalami perubahan-

perubahan. Perubahan pertama tahun 1999 dan perubahan ke-

empat tahun 2002. Materi perubahan mencapai 3 kali lipat dari

materi sebelumnya, sehingga saat ini materi muatan UUD

1945 mencapai 199 butir ketentuan. Meskipun namanya masih

UUD 1945, tetapi dari sudut isinya, UUD 1945 setelah

amandemen tahun 2004 sudah dapat dikatakan merupakan

konstitusi baru.

2. Ketetapan MPR

      Istilah ketetapan MPR dipakai baik menyangkut isinya

yang bersifat mengatur ataupun yang tidak mengatur, seperti

Ketetapan MPR tentang Pengangkatan Presiden. Ketetapan ini

sama sekali tidak mengatur, melainkan hanya bersifat

administratif (beschikking). Ketetapan MPR merupakan

keputusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang

ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.

3. Undang-Undang

      Undang-undang yang dimaksud di sini adalah undang-

undang dalam arti sempit. Undang-undang dibuat oleh DPR

bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta

Ketetapan MPR. Contoh : Undang-undang Guru dan Dosen,

Undang-undang Penyiaran, dan lain-lain.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(PERPU) dibuat oleh Presiden dalam hal yang memaksa

dengan ketentuan:

1. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan.

2. DPR dapat menerima atau menolak dengan mengadakan

perubahan.

3. Jika DPR menolak, Perpu harus dicabut.

5. Peraturan Pemerintah (PP)

64

Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk

melaksanakan undang-undang. Pembuatan Peraturan

Pemerintah disebut sebagai kegiatan regulatif atau pengaturan.

Kewenangan regulatif berada di tangan Presiden dan

bersumber dari kewenangan yang lebih tinggi yaitu DPR.

6.    Keputusan Presiden (Keppres).

Keputusan Presiden bersifat mengatur dibuat oleh

Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa

pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi

pemerintahan. Keppres dapat dijadikan objek peradilan tata

Usaha Negara.

7.    Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk

melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung

kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan

Daerah provinsi dibuat oleh DPRD provinsi dengan gubernur,

di kabupaten dibuat DPRD kabupaten dengan bupati.

65

2.7 Studi Kasus

2.7.1 Kronologi Kasus

Gembong Narkoba Tak Dihukum Mati, Pemerintah Abaikan Suara Rakyat

JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengaku sangat kecewa saat melihat keputusan hakim Mahkamah Agung (MA), yang membatalkan vonis hukuman mati terhadap gembong Narkoba beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal ini memperlihatkan jika pemerintah terkesan enggan untuk menerima aspirasi publik terhadap pemberantasan peredaran dan konsumsi narkoba.

"Sungguh sangat disayangkan MA dan pemerintah terkesan tidak hati-hati, tidak mendengar saran publik dalam memberi keputusan," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2012).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menambahkan, narkoba merupakan salah satu kejahatan yang sangat rawan, dan menjadi musuh utama negara selain korupsi.

Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya dengan tegas berani menyatakan perang terhadap narkoba, bukan malah menunjukan sikap yang seolah-olah lunak terhadap pengedar narkoba tersebut.

"Kita harus menyatakan perang pada narkoba. Sebenarnya kejahatan ini merusak moral bangsa. Harusnya hukuman itu setimpal. Persoalan ke depan yang serius itu dua, korupsi dan narkoba. Jadi pemerintah harus punya ketegasan," tandasnya.

Seperti yang diketahui ada enam tervonis kasus narkoba yang diajukan ke MA.

66

Inilah rekam putusan MA yang dinilai menguntungkan para pengedar narkotika: 

1. Hillary K. Chimezie (WNA Nigeria). Hukuman mati menjadi 12 tahun

penjara

2. Meirika Franola alias Ola (WNI). Hukuman mati menjadi seumur hidup

3. Tan Duc Thanh Nguyen (WNA Filipina). Hukuman mati menjadi seumur

hidup

4. Si Yi Chen (WNA Cina). Hukuman mati menjadi seumur hidup

5. Matthew James Norman. Hukuman mati menjadi seumur hidup

6. Henky Gunawan (WNI). Hukuman mati menjadi 15 tahun penjara. 

2.7.2 Analisa Kasus

Pada kasus diatas, menurut kami tindakan pemerintah

memberikan grasi pada para gembong narkoba sangatlah tidak adil.

Sebagai pemimpin negara seharusnya beliau bertindak adil sesuai

dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Kami sangat tidak setuju

dengan tindakan beliau memberikan grasi pada para gembong

narkoba tersebut. Karena seharusnya, narkoba di negara kita ini

harus ditumpas demi penerus generasi muda kita yang nantinya akan

memimpin negara Indonesia ini dengan bersih. Tanpa narkoba

ataupun hal yang bertentangan dengan hukum. Kita harus

selamatkan para generasi muda dari ancaman narkoba yang saat ini

merajalela.

Tindakan mengabaikan aspirasi rakyat pun sangat tak pantas

dilakukan oleh Presiden kita itu. Seharusnya sebagai pemimpin,

beliau lebih mementingkan rakyatnya, mendengarkan keluhan

rakyatnya, bukan malah mengacuhkan aspirasi rakyat hanya demi

kepentingan dirinya sendiri. Seorang pemimpin memang tugasnya

memimpin, tapi tanpa mengabaikan suara rakyat.

67

2.7.3 Solusi

Bagi pemerintah :

1. Bahwa sebaiknya pengedar dan pemakai wajib diberi sanksi

yang tegas agar mereka tidak lagi mengedarkan dan memakai

barang tersebut.

2. Pemerintah diharapkan supaya bisa bertindak bijaksana dalam

memutuskan suatu perkara. Karena ada dalam suatu perkara

mereka melakukan nepotisme .

3. Dalam memutuskan suatu perkara sebaiknya menggunakan asas

demokrasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang sesuai

dengan hukum yang berlaku, sebab suara rakyat sangat penting

dalam penyelesaian masalah.

Bagi Rakyat :

1. Masyarakat harus paham dan mengerti hukum agar tidak terjadi

penyelewengan hukum, atau penyalahgunaan hukum oleh

aparat.

2. Masyarakat hendaknya ikut aktif membantu pemerintah dalam

mengatasi masalah penyebaran narkoba.

Pendapat kami :

Karena sudah ada UU yang mengatur mengenai narkoba jadi

seharusnya aparat penegak hukum dalam menentukan hukuman tetap

berpedoman terhadap UU tersebut agar tidak terjadi konflik seperti

dalam kasus ini. Karena meski bagaimanapun dalam pembentukan

UU turut melibatkan aspirasi rakyat dan sebagai negara demokratis

selayaknya kita tetap menggunakan UU sebagai dasar dalam

membuat keputusan.

68

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik.

Dengan kata lain , pemerintahan yang demokrasi adalah pemerintahan di

tangan rakyat, pemerintahan oleh rakyat , dan pemerintah untuk rakyat.

2. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat

periode: Periode 1945-1959, Periode 1959-1965, Periode 1966-1998, dan

Periode 1999-sekarang.

3. Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah suatu susunan dalam tata negara

Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban masing- masing dalam

mengurusi suatu negara.

4. Sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945,

Lembaga Negara sebelum amandemen yang ke -4, Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Dewan

Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung.

5. Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945, UUD

memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6

lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu

Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi

(MK).

6. Hirarki hukum yang dimiliki peraturan perundang-undangan merupakan

bagian atau unsur-unsur pembentuk sistem ketatanegaraan Indonesia.

7. Gembong Narkoba Tak Dihukum Mati, Pemerintah Abaikan Suara

Rakyat. Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengaku sangat kecewa

saat melihat keputusan hakim Mahkamah Agung (MA), yang

membatalkan vonis hukuman mati terhadap gembong Narkoba.

69

3.2 Saran

1. Sebagai generasi penerus bangsa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai

dan asas demokrasi.

2. Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, patuhilah dan taatilah

peraturan dan hukum yang berlaku.

3. Dalam pengambilan keputusan hendaknya mementingkan kepentingan

bersama yang tidak mengambil hak orang lain.

4. Jika melanggar hukum hendaknya dihukum sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku.

5. Sebagai pemimpin Negara Indonesia, seharusnya tetap mementingkan

rakyatnya.

6. Sebagai perangkat negara Indonesia, hendaknya menjalankan tugas dan

kewajibannya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan, dan

tetap mementingkan rakyat.

70

DAFTAR PUSTAKA

http://batam.bisnis.com/m/read/20140409/14/44089/pileg-2014-riau-duh-

jaman-sekarang-masih-banyak-yang-pakai-serangan-fajar

71