“implementasi kebijakan alokasi dana desa...
TRANSCRIPT
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI DESA SUKAMAHI KABUPATEN BOGOR
TINJAUAN SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM”
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)
Disusun oleh:
Adi Supraja
1112045200001
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2017 M/1438 H
v
ABSTRAK
ADI SUPRAJA, NIM : 1112045200001, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana
Desa (ADD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. Program Studi Hukum
Ketatanegaraan Islam (Siyasah Syar’iyah), Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017 M/ 1348 H. X + 71
Halaman.
Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan implementasi kebijakan
Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana yang dialokasikan oleh pusat, provinsi,
maupun kabupaten kepada desa melalui ADD tersebut memberi dampak positif
terhadap pembangunan desa ataupun upaya kesejahteraan masyarakat di Desa
Sukahmahi, akan tetapi ADD yang dialokasikan untuk desa dinilai masih belum
cukup untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintahan Desa
Sukamahi. Selain itu, untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan oleh
Pemerintahan Desa Sukamahi dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD). Serta untuk mengetahui sejauh mana Islam mengatur tentang Alokasi Dana
Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode penelitian
kualitatif, berdasarkan obyeknya menggunakan pendekatan Normatif. Teknik
pengumpulan yang digunakan adalah: data primer yang diperoleh hasil dari
wawancara, dan data sekunder di peroleh dari dokumen desa, buku-buku, jurnal,
karya tulis ilmiah.
Hasil penelitian menunjukan Implementasi alokasi dana desa pada
pemerintahan Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor
dilakukan melalui tahap implementasi dan evaluasi. Serta adanya pengelolaan yang
baik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sukamahi sebagaimana di dalamnya hal
tersebut sesuai dengan sistem ketatanegara Islam.
Pembimbing : Hj. Masyrofah, S.Ag, M.Si
DaftarPustaka : Tahun 2004 s.d Tahun 2015
KATA PENGANTAR
ي مِ ِنِ مِ حِ الرِ ِللا ِِمِ سِ ب ِ ح الر
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan
rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan 'inayah-Nya, terucap dengan tulus dan ikhlas
Alhamdulillahi Rabbit ‘alamin tiada henti. Sesungguhnya hanya dangan
penolongan-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Salawat seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada insan pilihan
Tuhan Nabi akhir zaman Muhammad SAW, baserta para keluarga, sahabat dan
umamatnya. Amin.
Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh
dari kesempumaan. Namun demikiah skripsi ini basil usaha dan upaya yang
maksimal dari penulis. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis
didalamnya karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri
karena banyak pengalaman yang didapat dalam penulisan skripsi ini. Penulis
menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tersusun bukan semata-mata hasil usaha
sandiri, akan tetapi berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak. Oleh karena
itu penulis secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Phil. Asep Saepudin jahar, M.A., Salaku Dekan Fakultas Syari’ah
dan Hukum serta para Pembantu Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Ibu Dra. Hj. Maskufa. MA, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
dan Ibu Sri Hidayati. M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata
Negara;
3. Bapak Dr. Asmawi. M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis;
4. Ibu Hj. Masyrofah, S.Ag, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah
memberikan arahan, saran dan ilmunya hingga penulisan skripsi ini dapat
diselesaikan dengan baik;
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu dan
Akhlaq yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan
studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta;
6. Pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Bapak Encep Subandi, selaku Ketua Desa, Desa Sukamahi Kecamatan
Megamendung Kabupaten Bogor, yang telah meluangkan waktunya kepada
penulis untuk melakukan wawancara guna menambah data skripsi penulis;
8. Bapak Ahmad Anwar, selaku Sekretaris Desa Sukamahi Kecamatan
Megamendung Kabupaten Bogor, yang telah meluangkan waktunya kepada
penulis untuk melakukan wawancara guna menambah data skripsi penulis;
9. Bapak Saepul Firdaus. S.Pd, selaku Bendahara Desa Sukamahi Kecamatan
Megamendung Kabupaten Bogor, yang telah meluangkan waktunya kepada
penulis untuk melakukan wawancara guna menambah data skripsi penulis;
10. Bapak Suhendra, selaku Warga Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung
Kabupaten Bogor, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk
melakukan wawancara guna menambah data skripsi penulis;
11. Kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda, yang telah mencintai saya
dengan segenap jiwa dan raga, memberikan segala yang mereka bisa, baik
doa maupon dukungan sehingga dengan ridha mereka saya bisa sampai
seperti ini;
12. Seluruh keluarga besar H. Amir yang terus menerus memberikan semangat
yang luar biasa;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya teman-teman Mahasiswa/i Hukum
Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta angkatan 2012;
14. Serta semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Sebagai akhir kata semoga Allah Subhanahu Wata’ala memberikan balasan
atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
skripsi ini. Dan juga, semoga apa yang telah kalian berikan menjadi berkah dan
amal kebajikan serta bermanfaat bagi kita semua. Amin.
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ………………………………………………………...…
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIBIMBING ………………………………
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ……………………………………….
LEMBAR PERNYATAAN ……………………………………………………
ABSTRAK ……………………………………………………………………...
KATA PENGANTAR …………………………………………………………
DAFTAR ISI …………………………………………………………………..
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………... 1
A. Latar Belakang Masalah ………………………………………....... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ……………………………... 7
C. Tujuan Penelitian ……………………………………………….…. 7
D. Manfaat Penelitian …………………………………………..…...... 8
E. Metode Penelitian ………………………………………………..... 8
1. Jenis Penelitian ………………………………………..………... 8
2. Sifat Penelitian ………………………………………………….. 8
3. Sumber Data ……………………………………………………. 8
4. Alat Pengumpulan Data …………..……………………….…..... 9
5. Teknik Analisa Data dan Penulisan ……………………………. 10
F. Sistematika Penulisan ………………………………………….…... 10
BAB II KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA………………………… 12
A. Pengertian dan Teori Kebijakan …………………………………… 12
1. Siklus Ruang Lingkup Kebijakan ………………………………. 17
2. Tahap identifikasi ………………………………………………. 19
3. Tahap Implementasi ……………………………………...….…. 20
4. Tahap Evaluasi ………………………………………………..... 20
B. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) …………………………….. 21
1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) …………………………. 21
2. Prinsip-Prinsip Pengolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ……….... 21
3. Sasaran dan Bentuk Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) ……... 22
C. Kebijakan Alokasi Dana Desa Membangun Masyarakat Sejahtera... 23
1. Konsep Siyasah Idariyah………………………………………... 24
2. Praktik Sistem Administrasi Pada Masa khalifah Umar Bin
Khattab........................................................................................... 26
BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUKAMAHI ………………….… 30
A. Sejarah Desa Sukamahi …………………………………………… 30
B. Kondisi Geografis Desa Sukamahi ………………………………... 30
C. Kondisi Demografis Desa Sukamahi ……………………………… 31
1. Keadaan Penduduk ……………………………………………... 31
2. Keadaan Sarana dan Prasarana ………………………………… 34
3. Kondisi Ekonomi ………………………………………………. 36
4. Kondisi Pemerintahan Desa ……………………………………. 36
D. Program Pembangunan Desa Sukamahi …………………………... 37
1. Visi dan Misi Desa Sukamahi ……………………………….…. 37
2. Strategi dan Arah Kebijakan Desa Sukamahi ………………….. 38
3. Prioritas Pembangunan Desa Sukamahi ……………….…….…. 38
E. Pengelolaan Keuangan Desa Sukamahi ………………..………….. 40
BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
PADA PEMERINTAHAN DESA SUKAMAHI ……………….. 43
A. Tahapan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada
Pemerintahan Desa Sukamahi ……………………………………... 43
B. Tahapan Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada
Pemerintahan Desa Sukamahi ……………………………………... 49
C. Analisis Sistem Administrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Islam
(Siyasah)…………………………..................................................... 51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………... 55
A. Kesimpulan ………………………………………………………… 55
B. Saran ……………………………………………………………….. 56
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………. 57
LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………… 64
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Desa merupakan unsur yang penting di dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) karena desa merupakan cikal bakal terbentuknya
masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, keadaan tersebut tertuang
pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembagian daerah atas
daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan
ke dalam undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar
permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul
dalam daerah yang bersifat istimewa.
Istilah desa secara etimologi berasal dari kata swadesi Bahasa
sangsekerta yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan
otonom. Secara definisi desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan
NKRI.1
Desa sudah ada sebelum Hindia Belanda masuk ke Indonesia, Cornelis
Van Vollenhoven di dalam bukunya “Staatsrecht Overzee” mengatakan
bahwa sebelum Belanda masuk ke Indonesia telah ada desa yang dinamakan
dengan “lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintahan seperti
kesatuan perkampungan, kerajaan-kerajaan dan malah republik-republik.
Republik-republik yang dimaksud adalah suatu pemerintahan demokrasi
yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom
berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat”.2
1 Ateng Syafrudin, “Republik Desa, pergulatan hukum tradisional dan hukum modern dalam
desain Otonomi Desa” (Bandung: Alumni, 2010), h. 2-3. 2 Ateng Syafrudin, “Republik Desa, pergulatan hukum tradisional dan hukum modern dalam
desain Otonomi Desa” (Bandung: Alumni, 2010), h. 4-6.
2
Pengaturan tentang desa di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun
1999 diatur di dalam Pasal 1 dan Pasal 93-111 berbunyi “Desa didefinisikan
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan dan
berada di daerah kabupaten”. Kemudian di dalam kewenangannya desa
berhak melakukan kewenangan yang mencangkup kewenangan yang sudah
ada berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan yang oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan
pemerintah, dan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi dan/ atau
Pemerintah Kabupaten. Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
dimasa reformasi memberikan hak terhadap desa untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat di tingkat desa. Namun dalam tugas dan
kebijakannya, desa masih harus berada dalam pengawasan pemerintah
kabupaten.3
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan
tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga disempurnakan menjadi
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan disempurnakan kembali menjadi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa “yang menjelaskan
tentang bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan
mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Di mana pengaturan tentang desa
dikuatkan kembali dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP
RI) Nomor 43 tahun 2014.
Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini
3 B. N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita (Jakarta: Sinar Harapan,
2010), h. 103-105.
3
desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi
pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk
mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut
desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan
pemerintahan nasional secara luas.4
Berdasarkan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun
2014, desa diberikan kewenangan yang mencakup:
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 71 ayat (2) di jelaskan pada
pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil aset, swadaya
dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang
sah.
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota;
4 Daru Wisakti, implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer
kabupaten grobogan. (Semarang: Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro 2015), h. 16.
4
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota;
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Lebih lanjut pada BAB VI tentang Keuangan dan Kekayaan Desa
paragraf 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menyebutkan
bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.5
Ditegaskan dalam pasal 95 ayat (1) PP 43 tahun 2014 bahwa
pemerintah akan mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun
anggaran yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD
Kabupaten/Kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan
dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, paling sedikit 10%
dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah
dikurangi dana alokasi khusus (DAK).
Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah otonom yang ada di
Jawa Barat yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan
berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya kesejahteraan
dan kemakmuran. Wujud nyata Kabupaten Bogor dalam membantu dan
meningkatkan partisipasi pemerintah desa yaitu dengan terus berupaya
meningkatkan alokasi dana kepada desa. Selain itu Pemerintah kabupaten
Bogor memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disusun berdasarkan
asas adil dan merata dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan desa serta
anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten.
Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan desa yang di
peroleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
5 Daru Wisakti, implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer
kabupaten grobogan. (Semarang: Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro 2015), h. 17-19.
5
Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal
dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa
paling sedikit 10% (sepuluh persen).6
Di dalam pengelolaan kebijakan ADD yang diberikan oleh pemerintah
provinsi dan kabupaten kepada desa sukamahindari tahun 2013–2015
mengalami keberhasilan sehingga dapat dipastikan proses yang dilaksanakan
di dalam pengelolaan ADD terlaksana dengan baik. Selain itu masyarakat
juga menilai pembangunan fisik maupun non fisik di desa sukamahi
dirasakan maksimal, karena hasil serta manfaatnya terasa oleh masyarakat.
Alokasi dana yang dialokasikan oleh pusat, provinsi, maupun
kabupaten kepada desa melalui ADD tersebut memberi dampak positif
terhadap pembangunan desa ataupun upaya kesejahteraan masyarakat di
Desa Sukahmahi. Secara umum alokasi bantuan dana tersebut oleh
Pemerintah Desa Sukamahi di alokasikan untuk infrastruktur jalan, kesehatan
masyarakat desa.
Adapun bantuan-bantuan yang berupa fisik yang dilakukan oleh Desa
Sukamahi yaitu infrastruktur jalan, renovasi sarana kesehatan, renovasi
tempat ibadah, pengadaan alat-alat peraga dan bantuan-bantuan non fisik
yang dilakukan oleh desa sukamahi salah satunya yaitu balai kursus kerajinan
tangan untuk pemuda desa sukamahi.
Bantuan ADD setiap tahunya kepada desa sukamahi selalu sekitar +
Rp. 145 Juta/tahun. Dan alokasi dana tersebut di alokasikan untuk bantuan
fisik kepada masyarakat berkisar + 50%, bantuan non fisik + 30%, dan
bantuan untuk pegawai desa + 20%. Dalam hal ini bantuan ADD memberikan
bukti bahwa kebijakan otonomi daerah bisa dirasakan sampai tingkat desa
dalam upaya memberikan kesejahteraan masyarakat.7
6 Atika Wulan Ompi. Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) dalam
meningkatkan pembangunan desa di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa. (Manado: Tesis.
Pascasarjana Universitas Negeri Manado 2012), h. 20. 7 Wawancara Pribadi dengan Ahmad Anwar Sekretaris Desa Sukamahi. Sukamahi 2 Maret
2017.
6
ADD yang dialokasikan untuk desa dinilai masih belum cukup untuk
menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat karena setiap tahunnya desa
hanya mencapai kisaran uang sekitar + 145 juta yang di alokasikan untuk
masyarakat desa. Sedangkan dalam hal ini desa sukamahi berusaha
melakukan pengelolaannya dengan baik di mana anggaran tersebut
dialokasikan untuk kebutuhan prioritas masyarakat, dengan begitu walaupun
pembangunan tidak tersentuh secara keseluruhan setiap tahunya akan tetapi
masyarakat dapat merasakan dampak adanya ADD yang dialokasikan untuk
desa di mana ADD tersebut dapat memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat
desa yang dibutuhkan setiap tahunya yang diatur musrenbang desa.8
Pengalokasian kas negara di dalam Islam telah di atur kedalam sistem
siyasah idariyah (administrasi negara). Administrasi segara dibuat untuk
menjaga hak-hak negara seperti tugas-tugas dan kekayaan negara, serta pihak
yang mengerjakanya seperti para pegawai dan tentara.
Adapun awal mula pembuatan administrasi negara dalam Islam yaitu
bermula pada masa khalifah Umar bin Khathab. Akan tetapi para fuqaha’
berbeda pendapat mengenai latar belakang pembuatan administrasi negara
oleh Umar bin Khathab Radhiyallahu Anhu.9 Di dalam Islam pengalokasian
dana atau kas negara harus sesuai dengan lima unsur maqashid syariah dan
tidak boleh bertentangan dengan unsur tersebut dikarenakan jikalau
melanggar dari lima unsur maqashid syariah akan membawa keburukan yang
besar dan tidak akan bisa membangun masyarakat yang sejahtera. Kelima
unsur tersebut yaitu: hifzud diin (proteksi agama), Hifzun nafs (proteksi
diri/jiwa), Hifzun nasl (proteksi keturunan), Hifzul aql (proteksi akal), Dan
yang terakhir hifzul maal (proteksi harta).
Adapun dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana
Pemerintah Desa Sukamahi dapat memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD)
8 Wawancara pribadi dengan Encep Subandi Kepala Desa Sukamahi. Sukamahi 2 Maret
2017. 9 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
dalam Syari’at Islam, terj. Fadli Bachri, Lc, dari Al-Ahkam As-Suthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-
Diniiyyah, (Jakarta: Daar El-Kitab Al-Araby 2013), h. 336.
7
dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Sukamahi. Dan
apakah pada prakteknya Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Desa Sukamahi. Dari penjelasan tersebut maka
penulis mencoba menganalisa implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap Pemerintah Desa
Sukamahi, dengan judul. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
(ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem
Ketatanegaraan Islam”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan dan
membatasi pada masalah kebijakan otonomi daerah terhadap Pemerintahan
Desa Sukamahi dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan dalam jangka
waktu tertentu dari tahun 2013-2015. Studi kasus yang penulis teliti adalah
Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Untuk itu,
penulis merumuskan masalah ini pada dua hal, yaitu:
1. Bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada
Pemerintahan Desa Sukamahi?
2. Bagaimana evaluasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada
Pemerintahan Desa Sukamahi?
3. Bagaimana pengaturan Alokasi Dana Desa menurut Siyasah Idariyah?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan batasan perumusan masalah tersebut di
atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendapatkan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Alokasi
Dana Desa (ADD) Pada Pemerintahan Desa Sukamahi Kecamatan
Megamendung Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Alikasi Dana Desa (ADD) Pada
Pemerintahan Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten
Bogor.
3. Untuk mengetahui sejauh mana Islam mengatur tentang Alokasi Dana
Desa.
8
D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini berupaya memberikan manfaat akademis, Adapun
manfaat akademisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber
pelengkap referensi dan pembanding untuk studi-studi mengenai ilmu
ketatanegaraan Islam tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
E. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (Prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptis berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati) berdasarkan objeknya
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengutip undang-undang
dan menitik beratkan terhadap penelitian lapangan dengan wawancara dan
observasi agar mengumpulkan informasi secara langsung tentang beberapa
jenis data yang terkait dengan pembahasan penulis.10
Sebagai penambah informasi penelitian maka dilakukan juga
pengambilan dari pandangan buku, majalah, artikel, koran dan lain-lain yang
bersangkutan dengan skripsi penulis.
2. Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif analisis,
dengan kata lain penelitian deskriptif analitis merupakan pengambilan
masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana
adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan di
analisis untuk diambil kesimpulanya.
3. Sumber Data
Sumber data yang di gunakan merupakan bagian yang terpenting dalam
penelitian ini, maka pencarian data yang di pergunakan dari penelitian ini
diperoleh dari:
10 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), h.
21.
9
a. Pertama, sumber primer yaitu peraturan undang-undang tentang
Kebijakan Alokasi Dana Desa serta riwayat kisah yang berkaitan
dengan Ketatanegaraan Islam.
b. Kedua, sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari wawancara,
buku-buku, artikel, mengambil berdasarkan sumber yang di himpun
dari media masa maupun dari laporan-laporan yang dapat mengetahui
gambaran-gambaran secara khusus tentang kebijakan alokasi dana
desa.
4. Alat Pengumpulan Data
Adapun alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam
skripsi ini adalah:
a. Studi Dokumen
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip-arsip
desa, dokumen keuangan Alokasi Dana Desa yang dimiliki Desa
Sukamahi, serta artikel, buku, majalah dan Koran yang berhubungan
dengan judul skripsi yang diangkat penulis.
b. Wawancara
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknis wawancara
bebas dan terpimpin yang mana jumlah orang yang diwawancara
berjumlah 5 orang, yaitu: Pertama, Wawancara terhadap kepala desa
sukamahi agar memdapatkan informasi tentang visi dan misi Desa.
Kedua, wawancara terhadap sekretaris desa sukamahi agar
mendapatkan informasi tentang kondisi perkembangan desa dalam
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, wawancara terhadap
kaur keuangan agar mendapatkan informasi tentang keuangan desa
yang berkenaan dengan ADD. Keempat, wawancara terhadap kaur
kesra agar mendapatkan informasi tentang program pembangunan desa
sukamahi. Kelima, wawancara terhadap kaur pembangunan agar
mendapatkan informasi tentang sejauh mana pemerintah desa
10
Sukamahi dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat desa
sukamahi.11
Selain itu juga penulis mewawancarai tokoh-tokoh lain baik tokoh
dari desa sukamahi ataupun dari luar desa terkait pendapat mereka
tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian penulis.
c. Observasi
Penulis mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa
yang diucapkan dan berpartisipasi dalam proses pengamatan tentang
Alokasi Dana Desa (ADD).12
5. Teknis Analisis Data dan Penulisan
Data-data yang akan dianalisis nantinya adalah data-data yang
didapatkan dari proses wawancara dengan informan yang memahami
permasalahan tersebut, observasi dan dokumentasi yang didapatkan oleh
peneliti. Data yang telah didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara
akan disusun secara sistematis atau di klasifikasikan secara khusus, kemudian
disajikan secara deskriptif untuk memberi gambaran secara mendalam
tentang kenyataan sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.
Kenyataan sosial yang akan dihasilkan dari penelitian ini berupa fakta yang
menggambarkan bentuk kebijakan alokasi dana desa.
Dalam hal teknik penulisan, penulis mengacu pada buku pedoman
penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
F. Sistematika Penulisan
Agar penulisan lebih sistematik dan terarah, maka penulis akan
menjelaskan sistematika dalam penulisan skripsi ini, pada dasarnya skripsi
ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, yaitu:
11 Hadari Nawawi, metodologi penelitian social, (Yogyakarta ; Gadjah Mada University
Press, 2007). 12 Sukandar rumidi, Metodologi penelitian, (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press,2004), h. 111.
11
Bab I pendahuluan, latar belakang masalah, batasan dan rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika
penulisan.
Bab II landasan teori tentang pengertian kebijakan dan konsep
kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).
Bab III membahas gambaran umum Desa sukamahi Kecamatan
Megamendung Kabupaten Bogor berupa Sejarah Desa, kondisi Geografis,
Kondisi Demografis, kondisi ekonomi, kondisi Pemerintahan Desa.
Bab IV penjelasan tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
(ADD) pada Pemerintahan Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung
Kabupaten Bogor yang berisi tentang Pengalokasian dan Pengunaan Alokasi
Dana Desa.
Dalam bab ini penulis juga akan membahas lebih jauh tentang nilai-
nilai Kebijakan Alokasi Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat
dan provinsi kepada desa, serta apa saja yang dilakukan Pemerintahan Desa
Sukamahi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui Alokasi
Dana Desa (ADD).
Bab V merupakan penutupan, meliputi kesimpulan yang merupakan
penjelasan jawaban dari rumusan masalah diatas serta, kritik dan saran.
12
BAB II
KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
A. Pengertian Kebijakan
Ada banyak definisi mengenai kebijakan publik. Definisi mengenai
kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda-beda, sehingga
pengertian-pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang
masing-masing penulisnya. Berikut ini beberapa definisi tentang kebijakan
publik menurut para ahli :
1. Chandler dan Plano (1988)
Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber
daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.
Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara
terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang
beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi
dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut
Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah.
Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki
untuk mengatasi persoalan publik.
2. Anderson (1975)
Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun
oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, sebagaimana implikasi
dari kebijakan tersebut adalah :
a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai
tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk
dilakukan.
d. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti
merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah
13
tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
e. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif
didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan
memaksa. Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat
diklasifikasikan sebagai proses management, sebagaimana di
dalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika
pemerintah benar-benar bertindak untuk menyelesaikan persoalan di
masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision
making ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif
(tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif
(keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).1
3. Woll (1966)
Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk
memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui
berbagai lembaga yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Adapun
pengaruh dari tindakan pemerintah tersebut adalah :
a. Adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, mengenai
pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan
publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
b. Adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada
level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan,
penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam
bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Definisi kebijakan publik
menurut Woll ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah
(intervensi sosio kultural) yaitu dengan mendayagunakan berbagai
instrumen untuk mengatasi persoalan publik. Definisi ini juga dapat
1 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Teori dan Konsep Kebijakan Publik: dalam Kebijakan Publik
yang Membumi, konsep, strategi dan kasus (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI 2003), h. 1-2.
14
diklasifikasikan sebagai serangkaian kerja para pejabat publik untuk
menyelesaikan persoalan di masyarakat.2
4. Jones
Jones menekankan studi kebijakan publik pada dua proses, yaitu :
a. Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah
itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan
masalah itu, dan bagaimana tindakan pemerintah.
b. Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi tehadap masalah-
masalah, terhadap kebijakan negara, dan memecahkannya.
Menurut Charles 0. Jones di dalam buku yang berjudul teori dan konsep
kebijakan publik karya Hessel Nogi S. Tangkilisan bahwa kebijakan terdiri
dari komponen-komponen :
a. Goal atau tujuan yang di inginkan.
b. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai
tujuan.
c. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
d. Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan
tujuan. Membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
e. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik di sengaja atau tidak,
primer atau sekunder).
Jones memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan
pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit.
Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making, yaitu ketika
pemerintah membuat suatu keputusan untuk suatu tindakan tertentu.
Klasifikasi ini juga dapat didefinisikan sebagai intervensi negara dengan
rakyatnya ketika terdapat efek dari akibat suatu program yang dibuat oleh
pemerintah yang diterapkan dalam masyarakat.3
2 Hessel Nogi S. Tangkilisan, "Teori dan Konsep Kebijakan Publik" dalam Kebijakan Publik
gang konsep, strategi dan kasus, (Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI 2003), h. 2. 3 Hessel Nogi S. Tangkilisan, "Teori dan Konsep Kebijakan Publik" dalam Kebijakan Publik
gang konsep, strategi dan kasus, (Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI 2003), h. 3.
15
5. Robert Eyestone
Secara luas kebijakan publik dapat didefinsikan sebagai hubungan
suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini dapat di
klasifikasikan sebagai democratic governance, di mana di dalamnya terdapat
interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik.
6. Richard Rose
Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang
sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi
mereka yang bersangkutan sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan ini
dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan
untuk melakukan sesuatu. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai
intervensi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan
publik, karena melalui hal tersebut akan terjadi perdebatan antara yang setuju
dan tidak setuju terhadap suatu hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
7. James Anderson
Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang
ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu
masalah atau persoalan. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi
pemerintah (intervensi sosio kultural) yaitu dengan mendayagunakan
berbagai instrument untuk mengatasi persoalan publik.4
8. Amir Santosos
Pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi
kedalam dua kategori, yaitu :
a. Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik sebagai tindakan
pemerintah. Semua tindakan pemerintah dapat di sebut sebagai
kebijakan publik. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision
making di mana tindakan-tindakan pemerintah diartikan sebagai suatu
kebijakan.
4 Budi Winarno, Apakah Kebijakan Publik ? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik
(Yogyakarta : Media Pressindo 2002), h. 15.
16
b. Pendapat ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan
kebijakan. Kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni : Pertama,
Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-
keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud
tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai
keputusan yang memiliki dampak yang bisa diramalkan atau dengan
kata lain kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para
pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan
tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making oleh
pemerintah dan dapat juga diklasifikasikan sebagai interaksi negara dengan
rakyatnya dalam mengatasi persoalan publik. Kedua, kebijakan publik terdiri
dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kebijakan publik sebagai suatu
hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa
diramalkan. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making di
mana terdapat wewenang pemerintah di dalamnya untuk mengatasi suatu
persoalan publik. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai intervensi
antara negara terhadap rakyatnya ketika negara menerapkan kebijakan pada
suatu masyarakat.5
9. Imam Asy Syatibi
Kebijakan publik menurut Imam Asy Syatibi harus memiliki unsur
maqashid syariah yang mana terbagi menjadi lima yaitu hifzud diin (proteksi
agama), hifzun nafs (proteksi diri/jiwa), hifzun nasl (proteksi keturuna), hifzul
aql (proteksi akal), dan hifzul maal (proteksi harta). Seluruh desain kebijakan
publik tidak boleh bertentangan dengan kelima unsur maqashid ini, apabila
terjadi maka hasil dari kebijakan tersebut akan melahirkan keburukan yang
besar.
5 Budi Winarno, Apakah Kebijakan Publik ? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik
(Yogyakarta : Media Pressindo 2002), h. 17.
17
1. Siklus Ruang Lingkup Kebijakan
Munculnya permasalahan public adalah titik awal dari perlunya
keputusan pemerintah untuk membuat kebijakan. Masalah itu sendiri muncul
karena adanya faktor ketidakseimbangan antara kebutuhan dan tersedianya
sarana. Dalam menysun suatu kebijakan. Urutan-urutan perlu di lalui, dari
mulai perumusan masalah dan diakhiri dengan penghentian kebijakan.
Michael howlet dan M. Ramesh menyatakan bahwa proses kebijakan publik
terdiri dari lima tahapan. sebagai berikut:
a. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu
masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Pada tahap
penyusunan agenda pembuat kebijakan akan mengumpulkan
masalah-masalah publik. Dalam hal ini suatu masalah yang dijadikan
bahan agenda memiliki formulasi masalah sebagai berikut: apa
masalahnya? apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah
kebijakan? bagaimana masalah tersebut masuk kepada agenda
pemerintah? dan barulah dari masalah-masalah yang telah
dikumpulkan kemudian dianalisa dan diikuti dengan penyusunan
pembuatan kebijakan.
b. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan
pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Formulasi kebijakan
mencakup: bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau
alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah? dan siapa saja yang
berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
c. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika
pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak
melakukan tindakan. Pembuatan kebijakan merupakan suatu
penentuan di dalam menciptakan suatu kebijakan (adoption). Dalam
hal ini pembuatan kebijakan mencakup: bagaimana alternatif
ditetapkan? persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi?
siapa yang akan melaksanakan kebijakan? bagaimana proses atau
18
strategi untuk melaksanakan kebijakan? apa isi dari kebijakan yang
telah ditetapkan?
d. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk
melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Implementasi
kebijakan mencakup: siapa yang terlibat dalam implementasi
kebijakan? apa yang mereka kerjakan? dan apa dampak dari isi
kebijakan?
e. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor
dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Sebagaimana tahap evaluasi
merupakan tahap akhir dalam pembuatan kebijakan. Evaluasi
kebijakan mencakup: bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak
kebijakan diukur? siapa yang mengevaluasi kebijakan? apa
kosekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? dan adakah tuntutan
untuk melakukan perubahan atau pembatalan?
Kelima tahap yang menjadi urut-urutan semuanya perlu dikelola dan
dikontrol oleh pembuat yang sekaligus pelaksana kebijakan publik. Dan di
dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan kepemimpinan yang
propesional dan bertanggung jawab agar kebijakan yang diberikan kepada
publik bisa dirasakan secara langsung.6
Dalam proses penyusunan kebijakan dapat melibatkan tiga elemen
kelembagaan dari ekskutif, legislatif dan pihak lain yang terkait seperti
asosiasi propesi dan lembaga swadaya masyarakat. Seluruh elemen yang di
sebutkan di atas menjadi pemangku kepentingan dalam kebijakan publik.
Dalam hal ini lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup
berbagai sektor atau bidang pembangunan seperti kebijakan publik di bidang
pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya.
Berdasarkan level kebijakan melalui lima tahapan yang dijelaskan di
atas, maka seperti yang dikemukakan Edi Suharto di dalam bukunya yang
berjudul analisis kebijakan public bahwa merumuskan kebijakan bisa
6 AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), h. 3.
19
dilaksanakan dan dapat dikelompokan kembali menjadi tiga tahap yang
mendasar yaitu: identifikasi, implementasi dan evaluasi. Setiap tahap terdiri
dari beberapa langkah yang saling terkait. Karena melibatkan tiga tahapan
yang saling terkait, model perumusan kebijakan dapat disebut sebagai:
segitiga perumusan kebijakan.
2. Tahap identifikasi
a. Identifikasi masalah dan kebutuhan: tahap pertama dalam perumusan
kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan
sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-
kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
b. Analisis masalah dan kebutuhan: tahap berikutnya adalah mengolah,
memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan
masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke
dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui
antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat?
dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan
dan kebutuhan tidak terpenuhi? siapa dan kelompok mana yang
terkena masalah ?
c. Menginformasikan rencana kebijakan: berdasarkan laporan hasil
analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian di
sampaikan kepada berbagai subsistem masyarakat yang terkait dengan
isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan.
Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan
rakyat untuk dibahas dan disetujui.
d. Perumusan tujuan kebijakan: setelah mendapat berbagai saran dari
masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk
memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif
kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan
kebijakan.
e. Pemilihan model kebijakan: pemilihan model kebijakan dilakukan
terutama untuk menentukan pendekatan, metode dan strategi yang
20
paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan.
Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis
ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan
dapat dipertanggungjawabkan.
f. Penentuan indikator sosial: agar pencapaian tujuan dan pemilihan
model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan
indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau
standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.
g. Membangun dukungan dan legitimasi publik: tugas pada tahap ini
adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah
disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan
dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan
berhagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus
dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial.7
3. Tahap implementasi
a. Perumusan kebijakan: rencana kebijakan yang sudah disepakati
bersama dirumuskan ke dalam strategi dan pilihan tindakan beserta
pedoman peraturan pelaksanaannya.
b. Perancangan dan implementasi program: kegiatan utama pada tahap
ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan
program (program proposal) atau proyek sosial untuk dilaksanakan
atau di terapkan kepada sasaran program.
4. Tahap evaluasi
Evaluasi dan tindak lanjut: evaluasi dilakukan baik terhadap proses
maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan
difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat
keterpaduan antar tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial
mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil
dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana
7 Edi Suharto, Analisis kebijakan publik (Bandung: Alfabeta 2010), h. 78.
21
kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi
ini, dirumuskan kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan
masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan
kebijakan baru.8
B. Kebijakan Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu kebijakan yang diberikan
oleh pemerintah dalam bentuk bantuan yang dialokasikan untuk desa,
sebagaimana dari bantuan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah
dalam menciptakan kesejahteran sampai pada tingkat desa.
1. Pengertian Alokasi Dana Desa
Dana Desa (DD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah
untuk desa (menjadi hak desa), yang bersumber dari pajak dan restribusi
daerah serta bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh daerah. Dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyenggaraan pemerintah, pelaksaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di
desa.
ADD pada hakekatnya merupakan wujud dari pemenuhan hak desa
untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang
mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasar keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal
ini karena desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah
dan retribusi daerah kabupaten/kota dan bagian dari dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang di terima.9
2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD
a. Berpihak kepada kelompok masyarakat.
Orientasi pengelolaan baik proses pengambilan keputusan dan
pemanfaatan kegiatan ditujukan bagi kepentingan masyarakat desa.
8 Edi Suharto, Analisis kebijakan publik (Bandung: Alfabeta 2010), h. 80. 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.
22
b. Transparan
Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka/transparan sehingga
dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.
c. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)
Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan tertib administrasi keuangan serta tujuan dan sasaran pemberian
bantuan.
d. Partisipatif
Masyarakat berpartispfasi secara aktif dan terlibat langsung dalam
proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan
pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan.
e. Demokrasi
Setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian
bantuan ini di lakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan prinsip
dari, oleh dan untuk masyarakat.
f. Berkelanjutan
Hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta
dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
g. Efektif
Kegiatan yang dibiayai dari bantuan hasilnya harus sesuai dengan
target yang telah ditetapkan.
f. Efisien
Penggunaan bantuan Desa/Kelurahan harus dapat memberikan
keluaran yang maksimal.
3. Sasaran dan Bentuk Kegiatan ADD
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan yang langsung
diberikan kepada desa yang digunakan untuk membiayai program pemerintah
desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat yang meliputi kegiatan:
a. Biaya operasional pelaksana teknis kegiatan.
b. Biaya operasional pemerintahan desa.
23
c. Biaya operasional badan permusyawaratan desa.
d. Penguatan kelembagaan desa (LPM, PKK dan Karang Taruna).
e. Kegiatan pemberdayaan masyarakata fisik dan non fisik.
Sedangkan bentuk-bentuk kegiatan Alokasi Dana Desa meliputi:
a. Kegiatan-kegiatan yang dapat memicu peningkatan penghasilan
masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.
b. Penyediaan dan pengembangan fasilitas kelembagaan dan usaha
produktif masyarakat.
c. Pelatihan bagi aparatur desa/kelurahan maupun kursus atau
keterampilan kerja bagi masyarakat.
Kebijakan pelaksanaan ADD pada prinsipnya jenis kegiatan yang dapat
dibiayai melalui Alokasi Dana Desa bersifat terbuka untuk membiayai
program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat. Jenis kegiatan yang di lakukan tersebut harus
didukung dengan adanya perencanaan kegiatan, jadwal kegiatan, dan
organisasi pelaksanaan serta pelestariannya. 10
C. Kebijakan Alokasi Dana Desa Membangun Masyarakat Sejahtera
Dalam membangun masyarakat sejahtera Islam memiliki konsep
tersendiri dimana di dalam konsep tersebut harus terdapat lima unsur
maqashid syariah dan tidak boleh bertentangan dengan unsur tersebut
dikarenakan jikalau melanggar dari lima unsur maqashid syariah akan
membawa keburukan yang besar dan tidak akan bisa membangun masyarakat
yang sejahtera.
Kelima unsur tersebut yaitu : hifzud diin (proteksi agama), yang berarti
memberikan ruang kepada masyarakat untuk menunaikan kewajiban
agamanya dengan baik. Hifzun nafs (proteksi diri/jiwa), yang berarti
memberikan perlindungan dan jaminan social masyarakat. Hifzun nasl
(proteksi keturunan), pemerintah selalu memikirkan nasib generasi
mendatang. Hifzul aql (proteksi akal), yang berarti waspada terhadap industry
10 Wawancara Pribadi dengan Encep Subandi Kepala Desa Sukamahi. Sukamahi 10 Mei
2017.
24
yang bisa merusak akal manusia dan menjadi sumber utama kejahatan seperti
minuman keras, dan narkoba. Dan yang terakhir hifzul maal (proteksi harta),
pemerintah harus menciptakan pemerataan penguasaan kekayaan, agar
sumber daya alam negara tidak dikuasai dan dimonopoli oleh segelintir
kelompok saja.
1. Konsep Siyasah Idariyah
Menurut al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah
menjelaskan bahwa konsep administrasi negara dan hal-hal yang terkait
dengannya adalah:
a. Diwan (administrasi) ketentaraan.
b. Diwan (administrasi) yang mencatat data wilayah negara.
c. Diwan (administrasi) yang mencatat urusan pengangkatan pegawai
negeri dan pemecatannya.
d. Diwan (administrasi) yang mencatat pemasukan dan pengeluaran
baitul mal (kas negara).11
Adapun yang terkait dengan judul skripsi penulis mendalami hal-hal
yang berkaitan dengan alokasi dana desa, maka penulis akan membahas
tentang Diwan (administrasi) negara yang mecatat pengeluaran dan
pemasukan Baitul Mal (kas negara) yang terdapat pada point empat di atas.
Diwan (administrasi) keempat adalah diwan (administrasi) yang
mencatat pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal (kas negara). Semua harta
yang menjadi milik seluruh kaum muslimin dan bukan milik perindividu dari
mereka maka harta tersebut menjadi milik Baitul Mal (kas negara). Jika harta
telah menjadi milik Baitul Mal, harta itu dikelola berdasarkan hak-hak Baitul
Mal (kas negara), entah dimasukkan dalam penyimpanan Baitul Mal (kas
negara) entah tidak. Pasalnya, Baitul Mal (kas negara) lebih bermakna tujuan
11 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan
Negara dalam Syari’at Islam, terj. Fadli Bachri, Lc, dari Al-Ahkam As-Suthaniyyah Fi Al-
Wilaayah Ad-Diniiyyah, (Jakarta: Daar El-Kitab Al-Araby 2013), h. 335.
25
dan bukan tempat. Artinya, semua hak yang menyangkut kepentingan seluruh
kaum muslimin maka itu menjadi hak Baitul Mal (kas negara).
Jika ada harta yang ingin di distribusikan sesuai dengan kepentingan
Baitul Mal (kas negara), pengambilannya dari perolehan kharaj yang di
kumpulkan ke dalam Baitul Mal (kas negara), entah ia dimasukkan dalam
penyimpanan Baitul Mal (kas negara) entah tidak. Pasalnya, segala sesuatu
yang ada kaitannya dengan tugas kaum muslimin atau harta yang ingin
dikeluarkan untuk kepentingan kaum muslimin maka kepadanya
diberlakukan hak Baitul Mal (kas negara). Jika demikian adanya, harta
kekayaan yang dimiliki kaum muslimin terbagi menjadi tiga bagian: fai’,
ghanimah, dan zakat.
Fai' termasuk hak Baitul Mal (kas negara) karena pendistribusiannya
diserahkan sepenuhnya kepada pendapat dan ijtihad imam (khalifah). Adapun
ghanimah tidak tennasuk hak Baitul Mal (kas negara) karena ia menjadi hak
para pasukan yang berhasil mendapatkannya pada saat berperang.
Pendistribusian ghanimah tidak diserahkan kepada ijtihad imam (khalifah).
Seorang imam (khalifah) tidak boleh berijtihad melarang orang-orang yang
berhak menerimanya selagi ghanimah tersebut tidak menjadi hak Baitul Mal
(kas negara). 12
Adapun seperlima dari fai' dan ghanimah dapat di bagi ke dalam tiga
bagian:
1) Bagian yang pertama menjadi hak Baitul Mal (kas negara), yaitu jatah
untuk Rasulullah s.a.w. yang didistribusikan untuk kepentingan seluruh
kaum muslimin karena pendistribusiannya diserahkan sepenuhnya
kepada pendapat dan ijtihad imam (khalifah).
2) Bagian yang kedua tidak menjadi hak Baitul Mal (kas negara), yaitu
jatah untuk sanak kerabat Rasulullah s.a.w. Berhubung jatah tersebut
12 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
dalam Syari’at Islam, terj. Fadli Bachri, Lc, dari Al-Ahkam As-Suthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-
Diniiyyah, (Jakarta: Daar El-Kitab Al-Araby 2013), h. 355.
26
adalah hak mereka maka pemilik harta itu sudah jelas. Dengan
demikian, bagian tersebut keluar dari kepemilikan Baitul Mal (kas
negara) dan penanganannya tidak diserahkan kepada ijtihad dan
pendapat imam (khalifah).
3) Bagian yang ketiga adalah bagian yang pendistribusiannya masuk
dalam penjagaan Baitul Mal (kas negara), yaitu jatah untuk anak-anak
yatim, orang-orang miskin, dan para musafir. Jika mereka ada, Baitul
Mal (kas negara) harus mendistribusikannya kepada mereka. Akan
tetapi jika mereka tidak ada, harta itu dimasukkan ke dalam
penyimpanan Baitul Mal (kas negara).
Adapun zakat, maka terbagi ke dalam dua bagian:
1) Zakat harta yang terpendam. Untuk harta jenis ini, Baitul Mal (kas
negara) tidak mempunyai hak terhadapnya, karena pemiliknya boleh
mengeluarkan zakatnya untuk para penerimanya.
2) Zakat harta yang terlihat. Seperti seperpuluh tanaman, buah-buahan,
dan zakat hewan ternak. Menurut Abu Hanifah, zakat harta jenis ini
termasuk hak Baitul Mal (kas negara), karena pendistribusiannya boleh
di serahkan kepada pendapat dan ijtihad imam (khalifah), tanpa harus
mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Menurut Imam Syafi’i, harta jenis ini tidak termasuk hak Baitul Mal
(kas negara), karena orang-orang yang berhak menerimanya sudah
jelas, dan zakat tersebut tidak boleh di distribusikan kecuali pada
mereka.13
2. Praktik Sistem Administrasi Pada Masa Khalifah Umar bin
Khaththab
Administrasi negara dibuat untuk menjaga hak-hak negara seperti
tugas-tugas, dan kekayaan negara, serta pihak yang mengerjakannya; para
tentara atau pegawai.
13 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
dalam Syari’at Islam, terj. Fadli Bachri, Lc, dari Al-Ahkam As-Suthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-
Diniiyyah, (Jakarta: Daar El-Kitab Al-Araby 2013), h. 356.
27
Orang yang pertama kali membuat administrasi negara dalam Islam
adalah Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu. Para fuqaha' berbeda
pendapat mengenai latar belakang pembuatan administrasi negara oleh Umar
bin Khaththab Radhiyallahu Anhu.
Sebagian fuqaha' berkata, "Latar belakangnya, bahwa Abu Hurairah
Radhiyallahu Anhu menghadap Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu
dengan membawa sejumlah uang dari Bahrain. Umar bin Khaththab bertanya
kepada Abu Hurairah, ‘Berapa jumlah uang yang engkau bawa?’ Abu
Hurairah menjawab, ‘Lima ratus ribu dirham’. Umar bin Khaththab
menganggap uang tersebut sangat banyak, kemudian ia berkata, ‘Tahukah
engkau apa yang engkau katakan tadi?’ Abu Hurairah berkata, ‘Ya, lima ratus
ribu dirham’. Umar bin Khaththab berkata, ‘Apakah semuanya baik?’ Abu
Hurairah berkata, ‘Aku tidak tahu.’. Umar bin Khaththab segera naik mimbar.
Ia memuji Allah dan menyanjungnya, dan sesudahnya ia berkata, ‘Hai
manusia, sungguh telah datang kepada kalian uang yang sangat banyak sekali.
Jika kalian mau, kita takar untuk kalian dan jika kalian mau, kita hitung untuk
kalian?’ Salah seorang dari hadirin berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku
pernah melihat orang-orang non-arab membuat administrasi negara untuk
mereka. Oleh karena itu, buatlah administrasi negara untuk kita?”
Sebagian fuqaha’ yang lain berkata, “Latar belakang pembuatan
administrasi negara, bahwa Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu
mengirim pasukan perang ke suatu daerah, dan ketika itu Al -Hurmuzan
sedang berada tempat Umar bin Khaththab. Al-Hurmuzan berkata kepada
Umar bin Khaththab, ‘Keluarga delegasi telah engkau beri uang, Jika salah
seorang dari mereka tertinggal dan menunda keberangkatnnaya, maka
temanmu bisa mengetahuinya dari mana? Buatkan administrasi negara untuk
mereka!’ Umar bin Khaththab menanyakan apa yang dimaksud dengan
administrasi negara kepada Al-Hurmuzan kemudian Al-Hurmuzan
menjelaskannya kepadanya”.
Abid bin Yahya meriwayatkan dari Al-Harits bin Nufail, bahwa Umar
bin Khaththab Radhtyallahu Anhu bermusyawarah dengan kaum muslimin
28
tentang pembuatan dokumen negara. Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu
berkata, “Dalam setiap tahun, hendaknya engkau membagi-bagikan kekayaan
yang diserahkan kepadamu, dan engkau jangan menyimpannya sedikit pun!”
Utsman bin Affan Radlilyallahu Anhu berkata, “Aku lihat banyak sekali harta
di tangan manusia. Jika mereka tidak didata untuk mengetahui siapa yang
telah mengambil harta tersebut dan siapa yang belum mengambilnya, aku
khawatir terjadi sesuatu pada mereka.” Khalid bin Walid berkata, "Aku
pernah pergi ke Syam, di sana aku lihat raja-rajanya membuat administrasi
negara, dan menyiapkan militer. Oleh karena itu, buatlah administrasi negara
dan siapkan pasukan!” Umar bin Khaththab menyetujui masukan Khalid bin
Walid, kemudian ia memanggil Aqil bin Abu Thalib, Makhramah bin Naufal,
dan Jubair bin Math’am. Mereka pemuda-pemuda pilihan Quraisy. Umar bin
Khaththab berkata kepada mereka, “Catatlah manusia sesuai dengan
kedudukan mereka!” Kemudian mereka memulai pencatatan dari Bani
Hasyim, kemudian Abu Bakar beserta kaumnya, kemudian Umar beserta
kaumnya. Mereka juga mencatat kabilah-kabilah, kemudian menyerahkannya
kepada Umar bin Khaththab. Usai melihat catatan tersebut Umar bin
khaththab berkata, “Tidak, aku tidak menginginkan seperti ini. Mulailah
pencatatan dari kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian
pihak yang paling dekat dengan mereka hingga kalian menempatkan Umar
bin Khaththab pada tempat di mana Allah menempatkannya di dalamnya.”Al-
Abbas mengucapkan terima kasih kepada Umar atas tindakannya dan berkata,
“Engkau telah menyambung silaturahim”.14
Amir meriwayatkan, ketika Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu
hendak membuat administrasi negara, ia berkata, “Siapa yang pertama kali
berhak aku tulis namanya?” Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya,
“Mulailah dengan dirimu sendiri!” Umar bin Khaththab berkata, “Aku ingat,
ketika aku sedang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,
14 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
dalam Syari’at Islam, terj. Fadli Bachri, Lc, dari Al-Ahkam As-Suthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-
Diniiyyah, (Jakarta: Daar El-Kitab Al-Araby 2013), h. 336.
29
beliau memulai pencatatan dokumen dengan. Bani Hasyim dan Bani Abdul
Muththalib.” Kemudian Umar bin Khaththab memulai pencatatan
administrasi dengan mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka di antara
kabilah-kabilah Quraisy, kabilah demi kabilah, hingga mencakup semua
kabilah Quraisy, kemudian diteruskan dengan kaum Anshar. Umar bin
Khaththab berkata, “Mulailah dengan kaum Sa’ad bin Muadz dari kaum Aus,
kemudian siapa yang paling dekat dengan Sa’ad!”15
Umar bin Khaththab tidak menjatah seorang pun yang lebih banyak dari
jatah para sahabat yang ikut perang badar kecuali para istri Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Umar bin Khaththab menjatah masing-masing
dari mereka uang sebanyak sepuluh ribu dirham pertahun, kecuali Aisyah
yang ia beri jatah sebanyak dua belas ribu dirham pertahun. Juwairiyah binti
Al-Harits dan Shafiyyah binti Huyai juga mendapat jatah yang sama seperti
jatah para istri-istri Ra-sulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lain.
Konon bahwa Umar bin Khaththab menjatah masing-masing dari istri
Rasulullah uang sebesar enam ribu dirham pertahun.16
Pembuatan dokumen di lakukan atas desakan orang-orang arab untuk
membuat nomer urut manusia sesui dengan nasabnya, dan melebihkannya
dalam penjatahan karena lebih dahulu masuk islam dan kualitas
keagamaannya. Jika orang-orang yang lebih dahulu masuk islam tidak ada,
maka kelebihan itu di tentukan dengan keberanian dan kemampuan mereka
dalam berjihad.17
15 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
dalam Syari’at Islam, terj. Fadli Bachri, Lc, dari Al-Ahkam As-Suthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-
Diniiyyah, (Jakarta: Daar El-Kitab Al-Araby 2013), h. 337. 16 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
dalam Syari’at Islam, terj. Fadli Bachri, Lc, dari Al-Ahkam As-Suthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-
Diniiyyah, (Jakarta: Daar El-Kitab Al-Araby 2013), h. 339.
17 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
dalam Syari’at Islam, terj. Fadli Bachri, Lc, dari Al-Ahkam As-Suthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-
Diniiyyah, (Jakarta: Daar El-Kitab Al-Araby 2013), h. 340-341.
30
BAB III
GAMBARAN UMUM DESA SUKAMAHI
A. Sejarah Desa Sukamahi
Desa Sukamahi didirikan pada tahun 1985. Desa ini terletak di
kecamatan Megamendung, kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat. Desa yang
terdiri dari 23 RT dan 5 RW ini mayoritas penduduknya adalah buruh
bangunan, sebagian petani dan pekerja lepas. Desa Sukamahi yang terletak di
kecamatan Megamendung ini berbatasan langsung dengan desa gadog, desa
sukamanah, banjarwaru, bendungan, dan sukamaju.
Pada periode saat ini desa Sukamahi di kepalai oleh Encep Subandi
yang telah memimpin sejak tahun 2013. Desa sukamahi memiliki luas
wilayah 196,40 Ha dan jumlah penduduk total 8.499 jiwa.1
B. Kondisi Geografis Desa Sukamahi
Desa sukamahi berada di kecamatan Megamendung, kabupaten Bogor,
provinsi Jawa Barat. Desa sukamahi memiliki luas wilayah 196,40 Ha,
dengan kondisi alam perbukitan, berada pada ketinggian 650-1.100 mdpl
dengan curah hujan rata-rata 3.178,8 mm/th dan suhu antara 17,85-23,91 ˚C
dengan tekanan udara 912 mb, yang berbatasan dengan empat desa dan
memiliki bata-batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan desa gadog kecamatan megamendung.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa banjarwaru atau banjarsari
kecamatan ciawi.
c. Sebelah barat berbatasan dengan desa bendungan kecamatan ciawi.
d. Sebelah timur berbatasan dengan desa sukamaju kecamatan
megamendung.
Desa Sukamahi merupakan wilayah pertanian atau perkebunan,
pariwisata dan penyangga kawasan hutan lindung. Sebagai wilayah pertanian,
1 Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
tahun 2014.
31
selain hasil produksi padi sawah, produksi pertanian lain yang menonjol
adalah palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai).
Produksi sayur mayur yang menonjol adalah wortel, daun bawang, petai,
sawi, kubis, kacang panjang dan cabe, sedang produksi buah-buahan, yaitu
pisang dan alpukat.
Berdasarkan letak geografis tersebut, desa sukamahi merupakan
kawasan semi perkotaan dengan corak ragam yang kehidupan sosial budaya
yang heterogen. Hal ini karena sebagian wilayah desa sukamahi telah banyak
dibangun kawasan perumahan, baik perumahan mewah, perumahan
sederhana, sampai perumahan sangat sederhana. Baik yang di bangun oleh
pengembang swasta seperti perumahan Vimala Hills.2
C. Kondisi Demografis Desa Sukamahi
1. Keadaan Penduduk
Desa Sukamahi memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.499 jiwa yang
terbagi dalam beberapa keadaan, yaitu:3
a. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tabel 3.1 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
b. Keadaan Penduduk Menurut Usia
Tabel 3.2 Keadaan Penduduk Menurut Usia
2 Tim penyusun RPJM Des, Rencana Jangka Menengah Desa Sukamahi 2013–2018,
(Pemerintah Desa Sukamahi : Sukamahi, 2015), h. 5. 3 Kepala Desa Sukamahi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun. 2015, (Arsip
Desa Sukamahi).
Jumlah Penduduk : 8.499 Jiwa
a. Laki-laki : 4.439 Jiwa
b. Perempuan : 4.060 Jiwa
Usia : Jumlah Jiwa
a. Usia 0 -17 : 2.609 Jiwa
b. Usia 18 - 56 : 4.259 Jiwa
c. Usia 56 ke-atas : 1.631 Jiwa
32
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa
sukamahi berusia antara 0-17 tahun (2.609 orang), sedang yang berusia 18-
56 tahun sebanyak 4.259 orang.
c. Keadaan Penduduk Menurut Agama
Penduduk desa sukamahi mayoritas agamanya adalah Islam, 99%
penduduk di sana beragama islam.
d. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Tabel 3.3 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Pekerjaan/Mata Pencaharian Jumlah
a. Karyawan :
- Pegawai Negeri Sipil : 21 Orang
- TNI/Polri : 4 Orang
- Swasta : 288 Orang
b. Wiraswata/pedagang : 645 Orang
c. Petani : 7 Orang
d. Buruh Tani : 581 Orang
e. Nelayan : - Orang
f. Peternak : 3 Orang
g. Jasa : 4 Orang
h. Pengrajin : 4 Orang
i. Pekerja Seni : 1 Orang
j. Pensiunan : 13 Orang
k Lainnya : 495 Orang
l Tidak Bekerja/Penganggur : 872 Orang
Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa keadaan ekonomi
penduduk desa sukamahi tergolong ke dalam ekonomi menegah kebawah. hal
ini dapat dilihat dari hasil keadaan penduduk menurut pencaharian lebih
banyak yang tidak bekerja atau pengangguran. Sedangkan jumlah terbanyak
kedua terdapat pada wiraswasta atau pedagang.
33
e. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tabel 3.4 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat
penduduk desa sukamahi belum cukup maju, dikarenakan rendahnya
kesadaran terhadap pendidikan dan faktor ekonomi. Hal ini dapat di lihat rata-
rata penduduk desa sukamahi berpendidikan sekolah dasar (SD).
Tingkat Pendidikan Masyarakat
a. Lululusan Pendidikan umum :
- Taman Kanak-kanak : 1.467 Orang
- Sekolah Dasar / Sederajat : 3.731 Orang
- SMP / Sederajat : 1.085 Orang
- SMA / Sederajat : 887 Orang
- Akademi / Di-D3 : 66 Orang
- Sarjana S1 : 33 Orang
- Sarjana S2 : 2 Orang
- Sarjana S3 : - Orang
b. Lulusan Pendidikan Khusus :
- Pondok Pesantren : 443 Orang
- Pendidikan Keagamaan : - Orang
- Sekolah Luar Biasa : 2 Orang
- Kursus Keterampilam : 18 Orang
c. Tidak lulus dan tidak sekolah : Orang
- Tidak Lulus : 1.094 Orang
- Tidak Bersekolah : 134 Orang
34
2. Keadaan Sarana dan Prasarana
Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana : Jumlah
a. Kantor Desa : 1 Buah
b. Prasarana Kesehatan :
- Puskesmas : - Buah
- Puskesmas pembantu : - Buah
- Poskesdes : - Buah
- Posyandu : 12 Buah
c. Prasara pendidikan
- Perpustakaan Desa : 1 Buah
- Gedung Sekolah PAUD : - Buah
- Gedung Sekolah TK : - Buah
- Gedung Sekolah SD : 1 Buah
- Gedung Sekolah SMP : 1 Buah
- Gedung Sekolah SMA : 1 Buah
- Gedung Sekolah Perguruan
Tinggi
: - Buah
d. Prasarana Ibadah
- Masjid : 17 Buah
- Mushola : 30 Buah
- Gereja : - Buah
- Pura : - Buah
- Vihara : - Buah
- Klenteng : - Buah
e. Prasarana Umum
- Olahraga : - Buah
- Kesenian/budaya : - Buah
- Balai Pertemuan : - Buah
35
- Sumur Desa : - Buah
- Pasar desa : - Buah
- Lainnya : - Buah
f. Prasarana Transportasi
- Jalan Desa (Aspal/Beton) : 0,8 Km
- Jalan Kabupaten
(Aspal/Beton)
: 2,5 Km
- Jalan Provinsi
(Aspal/Beton)
: - Km
- Jalan Nasional
(Aspal/Beton)
: - Km
- Tambatan Perahu : - Buah
- Perahu Motor : - Buah
- Lapangan Terbang : - Buah
- Jembatan Besi : - Buah
g Prasarana Air Bersih
- Hidran Umum : - Buah
- Penampung Air Hujan : - Buah
- PAMSIMAS : - Buah
- Pengelolaan Air Bersih : - Buah
- Sumur gali : 1.749 Buah
- Sumur Pompa : - Buah
- Tangki Air Bersih : - Buah
h. Prasarana Sanitasi dan Irigasi :
- MCK Umum : 8 Buah
- Jamban Keluarga : - Buah
- Saluran Drainase : - Meter
- Pintu Air : 2 Buah
- Saluran Air Irigasi : 800 Meter
36
3. Kondisi Ekonomi
Keadaan ekonomi penduduk Desa Sukamahi secara umum dapat
digolongkan ke dalam ekonomi menengah kebawah. Sumber penghasilan
penduduk sebagian besar sebagai wiraswasta/pedagang dan pekerja atau
pegawai. Akan tetapi jumlah pengangguran juga tergolong cukup besar
terutama pada usia sekolah.
Potensi unggulan masyarakat Desa ukamahi sampai saat ini masih
dominan hasil pertanian. Adapun jenis tanaman yang dikembangkan sebagian
besar pada tanaman berumur pendek seperti palawija (jagung, ubi kayu, ubi
jalar, kacang tanah, kacang kedelai). Dan produksi sayur mayur yang
menonjol adalah wortel, daun bawang, petai, sawi, kubis, kacang panjang dan
cabe, sedang produksi buah-buahan, yaitu pisang dan alpukat.
4. Kondisi Pemerintahan Desa
a. Pembagian Wilayah Desa
Desa sukamahi terbagi atas empat wilayah dusun, 6 RW (rukun warga)
dan 24 RT (rukun tetangga). Bagian wilayah desa sukamahi adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.5 Pembagian Wilayah desa
Nama
Dusun
RW
001
RW
002
RW
003
RW
004
RW
005
RW
006
Jumlah
RT 4 3 4 4 5 4
37
b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Sukamahi
Sumber : RPJM Desa Sukamahi 2013-2018
D. Program Pembangunan Desa Sukamahi
1. Visi dan Misi Desa Sukamahi
a. Visi
“Mewujudkan masyarakat desa sukamahi yang makmur, mandiri, dan
sejahtera serta senantiasa bersinergi dengan pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan desa”.
b. Misi
1) Menciptakan masyarakat Desa Sukamahi yang memiliki budaya
kerja. Dengan membangun masyarakat Desa Sukamahi menjadi
sumber daya manusia (SDM) yang cerdas terampil dan siap kerja.
2) Menumbuhkan kesadaran tertib hukum dan kesadaran berbangsa
dan bernegara dalam kerangka Negara Kersatuan Republik
Indonesia.
BPD
Sekretaris Desa
Kepala Desa
Kaur
Pembangunan Kaur Kesra Kaur
Pemerintahan Kaur Umum Kaur
Keuangan
38
3) Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah ataupun swasta
dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial di Desa
Sukamahi.
4) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infra struktur
desa, antara lain : sarana transfortasi, sarana kesehatan, sarana
pendidikan, dan penataan pemukiman sehat.
5) Mengupayakan tersedianya bantuan modal usaha bagi kelompok-
kelompok usaha (poktan, kube, kuk, ksm, dan lain-lain) melalui
pinjaman bergulir, koperasi, maupun bantuan usaha lainnya.
2. Strategi dan Arah Kebijakan Desa Sukamahi
a. Kebijakan Strategis adalah menyangkut kebijakan dasar perencanaan
pembangunan desa, fungsi pembangunan desa, dan pengisian dari
rencana pembangunan desa secara jangka panjang yang berdasarkan
kepada asas adil dan merata, asas kepercayaan pada diri sendiri, asas
transparasi, dan asas perikehidupan dalam keseimbangan.
b. Kebijakan Teknis adalah menyangkut kebijakan dasar perencanaan
pembangunan yang ditujukan untuk mengefisiensikan penggunaan
potensi desa yang ada seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan
dan dirasakan oleh masyarakat secara umum.
c. Kebijakan Pengelolaan Pembangunan adalah menyangkut aspek
hukum dan perundangan, aspek koordinasi dalam penyusunan
rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan asas
demokrasi, partisipasi, transparasi, dan desentralisasi.
3. Prioritas Pembangunan Desa Sukamahi
a. Komponen Sarana Prasarana
1) Pembangunan sarana transportasi meliputi, Perkerasan (telford),
pengaspalan/hotmik, pengecoran (rabat beton) dan paving blok
jalan lingkungan.
2) Pembangunan sanitasi lingkungan meliputi, pembuatan gorong-
gorong, saluran air (drainase), turap badan jalan, pengadaan bak
sampah, dan perbaikan (bedah rumah) tidak layak huni.
39
3) Pembangunan prasarana sosial meliputi pembuatan balai warga,
mengadakan MCK untuk umum, pembuatan pos kamling, dan
gedung secretariat RT/RW.
4) Pembangunan sarana pendidikan meliputi, pengadaan gedung
PAUD, TK, dan TPA. Rehab gedung sekolah, rehab majlis ta’lim
atau pesantren pengadaan bangunan balai latihan kerja (BLK)
perpustakaan sekolah dan umum.
5) Pembangunan prasarana aktivitas pemuda meliputi, pengadaan
sarana olah raga, seni dan budaya.
b. Komponen Sumber Daya Manusia (SDM)
1) Pelatihan Wira Usaha Agro Bisnis.
2) Pelatihan keterampilan serta pembinaan usaha produktif.
3) Pelatihan Budi Daya tani, ternak, dan ikan air tawar.
c. Komponen Bidang Sosial
1) Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita gizi buruk dari
warga miskin.
2) Pemberian bantuan pengadaan peralatan/prasarana kesehatan
untuk posyandu.
d. Komponen Bidang Ekonomi
1) Pemberian pinjaman modal melalui pinjaman dana bergulir.
2) Bantuan usaha budi daya tani, ternak, dan perikanan.
e. Komponen Bidang Pertanian
1) Penyuluhan pengembangan usaha pertanian terpadu.
2) Pemberian bantuan peralatan pertanian dan bantuan pengadaan
bibit untuk kelompok tani.
f. Komponen Bidang Pariwisata
1) Pembangunan taman pemancingan.
2) Pembangunan taman jajan sederhana.
40
E. Pengelolaan Keuangan Desa Sukamahi
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang
dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut yang dapat menimbulkan pendapatan,
belanja dan pengelolaan keuangan desa. Dan pendapatan desa merupakan
semua hak desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan belanja desa adalah
semua kewajiban desa yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dan pengelolaan keuangan
desa adalah seluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan penganggaran,
pentata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan
desa.4
Untuk menciptakan stabilitas keuangan desa yang dapat berakibat pada
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepala desa
sebagai pengelola keuangan desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 71
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu membuat kebijakan umum
pengelolaan keuangan desa yang meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan
dan pengelolaan belanja desa.
Sedangkan kebijakan umum pengelolaan keuangan Desa Sukamahi
dapat kami tuangkan sebagai berikut :
1. Pengelolaan pendapatan
Pengelolaan pendapatan adalah semua kegiatan yang dilakukan
berkaitan dengan segala bentuk transaksi penerimaan uang atau barang atau
segala sesuatu yang dapat dinilai uang, pengadministrasian atau pencatatan
semua penerimaan, menginventarisasi sumber-sumber pendapatan, serta
mengambil langkah-langkah tertentu dalam upaya untuk meningkatkan
pendapatan desa sesuai dengan yang ditetapkan.
4 Wawancara pribadi dengan Encep Subandi Kepala Desa Sukamahi. Sukamahi 10 Mei
2017.
41
Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan
pendapatan desa sukamahi dapat kami gambarkan sebagai berikut :
a. Intensifikasi
Intensifikasi adalah upaya meningkatkan pendapatan melalui
penguatan sumber pendapatan yang telah ada. Adapun kegiatan yang
dilakukan dalam intensifikasi pendapatan adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan hasil usaha desa.
2) Meningkatkan swadaya masyarakat.
3) Meningkatkan gotong royong.
4) Meningkatkan pembayaran PBB.
b. Ekstensifikasi
Ekstensifikasi adalah meningkatkan pendapatan dengan memperluas
sumber-sumber pendapatan yang telah ada. Adapun kegiatan yang
dilakukan dalam ekstensifikasi pendapatan adalah sebagai berikut :
1) Membuat pasar desa.
2) Membentuk koperasi desa.
3) Sumbangan pihak ketiga.
2. Pengelolaan Belanja Desa
Pengelolaan Belanja adalah semua kegiatan yang harus dilakukan
berkaitan dengan segala bentuk transaksi pengeluaran uang atau barang atau
segala sesuatu yang dapat dinilai uang. Pengadministrasian atau pencatatan,
serta mengambil langkah-langkah tertentu dalam upaya untuk mengatur,
mengendalikan pengeluaran anggaran belanja sesuai dengan yang ditetapkan.
Kebijakan umum keuangan desa adalah kebijakan pemerintah desa dalam
mempengaruhi pengeluaran dan belanja desa dengan tujuan menentukan
arah, tujuan dan prioritas penggunaan keuangan desa sesuai dengan anggaran
yang ditetapkan dalam APBDes untuk mencapai tujuan pembangunan desa.
Adapun kebijakan umum pengelolaan keuangan Desa Sukamahi adalah
sebagai berikut :
42
a. Anggaran belanja seimbang, yaitu menyesuaikan realisasi belaja
dengan realisasi pendapatan.
b. Stabilisasi anggaran belanja, yaitu belanja desa lebih ditekankan pada
asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program.
c. Penajaman perioritas belanja, yaitu mengutamakan pengeluaran
keuangan desa untuk pembangunan desa.5
5 Wawancara pribadi dengan Saepul Firdaus. S.Pd Bendahara Desa Sukamahi. Sukamahi
10 Mei 2017.
43
BAB IV
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA
PEMERINTAHAN DESA SUKAMAHI
A. Tahapan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada
Pemerintahan Desa Sukamahi
Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam
petunjuk teknis pengelolaan ADD yang sesuai dengan peraturan Bupati
Bogor Nomor 117 tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Desa dan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum
Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan se-Provinsi Jawa Barat,
sebagai upaya menciptakan masyarakat di tingkat desa. Selain Petunjuk
teknis Peraturan Desa (perdes) sukamahi pun diperlukan dalam hal ini sebagai
pedoman pemerintah desa sukamahi untuk melaksanakan suatu kebijakan
yang dibuat sesuai dengan visi misi desa sukamahi. Selain dilaksanakan atau
diterapkan kepada sasaran kegiatan berupa implementasi dari RAB yang
dibuat pada tahapan identifikasi yang sesuai kebutuhan masyarakat untuk
pembangunan desa dengan baik dan di dalam pengelolaannya dapat
diimplementasikan secara maksimal oleh pemerintah desa sukamahi.
Pada tahap implementasi ini dijelaskan kedalam pembahasan yaitu
mengenai pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun 2013 s/d 2015
sebagai berikut:
No. Tahun ADD
1. 2013 78.298.063
2. 2014 81.952.971
3. 2015 69.148.602
4. Jumlah 229.399.636
44
Menurut table di atas dapat dijelaskan bahwa besar alokasi dana ADD
yang diterima Desa Pagedangan setiap tahunnya tidak sama. Besar
penerimaan ADD disesuaikan dengan pendapatan pajak desa sukamahi yang
diterima pemerintah dalam setiap tahun berjalan. Adapun besarnya dana
ADD yang diterima desa sukamahi selama tahun 2013 s/d 2015 sebesar Rp
229.399.636.1
Penggunaan dana ADD yang diterima desa sukamahi adalah sebagai
berikut :
1. ADD tahun anggaran 2013
No. Uraian Tahun 2013
A. Alokasi dana yang diterima 78.298.063
B. Pengalokasian penggunaan
1. BPO Penyusun DRK 1.202.163
2. Honor panitia pelaksana kegiatan 5.000.000
3. Tunjangan pegawai desa 7.500.000
4. Biaya operasional BPD 9.787.258
5. Penguatan kelembagaan LPM 2.283.693
6. Penguatan kelembagaan PKK 2.283.693
7. Penguatan karang taruna 2.283.693
8. Biaya gotong royong 2.283.693
9. Pembangunan kantor desa 45.673.870
Berdasrakan table diatas bahwasanya pada tahun 2013 pengelolaan
ADD lebih diberatkan pada pembangunan fisik seperti pembangunan kantor
desa sebesar Rp. 45.673.870, kemudian pengelolaan untuk non fisik seperti
1 Wawancara dengan Encep Subandi Kepala Desa Sukamahi. Sukamahi 4 Agustus 2017.
45
penguatan kelembagaan LPM, penguatan kelembagaan PKK, penguatan
karang taruna, dan biaya gotong royong sebesar Rp. 9.134.772 dan belanja
pegawai seperti BPO penyusunan DRK, honor panitia pelaksanaan kegiatan,
tunjangan pegawai desa, dan biaya operasional BPD sebesar Rp. 23.489.421
2. ADD tahun anggaran 2014
No. Uraian Tahun 2014
A. Alokasi dana yang diterima 81.952.971
B. Pengalokasian penggunaan
1. BPO penyusun DRK 2.040.295
2. Honor panitia pelaksana kegiatan 5.201.475
3. Tunjangan pegawai desa 5.000.000
4. Biaya operasional BPD 8.744.121
5. Penguatan kelembagaan LPM 2.040.295
6. Penguatan kelembagaan PKK 2.040.295
7. Penguatan karang taruna 2.040.295
8. Biaya gotong royong 2.040.295
9. Hot mix jalan TPU 31.215.000
10. Pembangunan kantor desa 9.590.900
11. Kegiatan keagamaan dan social 12.000.000
Dijelaskan bahwa pada tahun 2014 pengelolaan ADD dialokasikan
untuk: pembangunan fisik seperti hot mix jalan TPU, dan pembangunan
kantor desa sebesar Rp. 40.805.900 dan pembangunan non fisik seperti
penguatan kelembagaan LPM, penguatan kelembagaan PKK, penguatan
karang taruna, biaya gotong royong, kegiatan keagamaan dan social sebesar
Rp. 20.161.180 dan belanja pegawai seperti BPO penyusunan DRK, honor
panitia pelaksanaan kegiatan, tunjangan pegawai desa, biaya operasional
BPD sebesar Rp. 20.985.891.
46
3. ADD tahun anggaran 2015
No. Uraian Tahun 2015
A. Alokasi dana yang diterima 69.148.602
B. Pengalokasian penggunaan
1. BPO Tim pelaksana kegiatan 10.000.000
2. Tunjangan pegawai desa 7.569.422
3. Biaya operasional BPD 8.984.580
4. Penguatan kelembagaan LPM 2.096.400
5. Penguatan kelembagaan PKK 2.096.400
6. Penguatan karang taruna 2.096.400
7. Biaya gotong royong 2.096.400
8. Pembuatan saluran air 15.624.000
9. Rehab MCK umum 4.985.000
10. Rehab mushola desa 8.000.000
11. Pembangunan kantor desa 5.600.000
Berdasrakan table diatas bahwasanya pada tahun 2013 pengelolaan
ADD lebih diberatkan pada pembangunan fisik seperti pembangunan kantor
desa, rehab musholah desa, rehab MCK umum dan pembuatan saluran air
sebesar Rp. 34.209.000, kemudian pengelolaan untuk non fisik seperti
penguatan kelembagaan LPM, penguatan kelembagaan PKK, penguatan
karang taruna, dan biaya gotong royong sebesar Rp. 8.385.600 dan belanja
pegawai seperti BPO tim pelaksana kegiatan, tunjangan pegawai desa, dan
biaya operasional BPD sebesar Rp. 26.554.002.2
adapun pada tahun 2015 terdapat pengurangan dana yang di terima oleh
desa sukamahi yang mana pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan
dana alokasi dana desa (ADD), dikarenakan pada tahun sebelumnya yaitu
pada tahun 2014 pemerintah desa sukamahi kurang memanfaatkan dana yang
di dapat dengan maksimal. Salah satu contoh dari kurangnya pemanfaatan
2 Arsip Desa, Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD Tahun 2013, 2014 dan 2015.
47
dana tersebut adalah pembangunan hot mix jalan TPU yang belum terlaksana,
yang menyebabkan dana yang di terima pada tahun 2015 berkurang.
Maka dalam hal ini implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang
dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor pada pemerintah desa
sukamahi dilaksanakan untuk melakukan pencapaian-pencapaian tujuan
tersebut diatas. Dan seperti yang dikemukakan oleh kepala desa sukamahi
bahwa untuk melakukan proses pencapaian tujuan tersebut dilakukan
pengelolaan dengan baik di mana pemerintah desa sukamahi di dalam
pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan masyarakat. Dan proses
pencapaian tujuan ini dalam pengelolaan ADD pada tahun 2013 sampai
dengan 2015 dapat dilaksanakan dengan baik di mana proses pembangunan
fisik maupun non fisik dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa sukamahi
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, walaupun tidak semua kebutuhan
masyarakat dapat terpenuhi dengan adanya bantuan ADD, akan tetapi dalam
menyikapi hal ini pemerintah desa sukamahi melakukan pemilihan
pembangunan prioritas masyarakat yang harus diutamakan melalui
musyawarah atau MusrenbangDes yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk
membahas pengalokasian ADD. Dengan begitu secara bertahap proses
pembangunan fisik maupun non fisik bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa
sukamahi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. 3
Dari hasil proses pengelolaan ADD, maka secara umum ADD dapat
diterima dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat desa sukamahi.
Meskipun dana tersebut jumlahnya masih terbatas namun telah mampu
mempercepat pembangunan desa. Sebagian besar masyarakat di desa
sukamahi menyampaikan bahwa kebijakan ADD dari tahun 2013 sampai
2015 di desa sukamahi mekanismenya dirasakan sudah transparan, dan
partisipatif dan pemanfaatannya sudah demokratif, berdasarkan yang
dilaksanakan dalam Musrembang Desa.
3 Wawancara dengan Saepul Firdaus. S.Pd Bendahara Desa Sukamahi. Sukamahi 4 agustus
2017.
48
Menurut keterangan kepala desa sukamahi, membangun desa adalah
kebutuhan warga desa yang akan terus berlanjut. Hal ini bisa diketahui dari
banyaknya usulan masyarakat setiap tahun yang disampaikan di Musrembang
Desa.
Partisipasi masyarakat di desa sukamahi yang diberikan untuk suatu
penyelesaian masalah serta mengontrol jalannya pemerintahan yang ada di
desa sukamahi. Selama ini pertisipasi masyarakat desa sukamahi terbangun
oleh rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi sesama warga desa
sukamahi. sebagaimana di desa sukamahi masih membudayakan nilai-nilai
kebersamaan dan gotong royong. Seperti saat seorang warga mengalami suatu
musibah, maka saudara dan tetangganya berduyung-duyung membantu
meringankan beban warga yang tertimpah musibah tersebut, tanpa diminta
begitupun dalam pengelolaan ADD adanya proses gotong royong antara
masyarakat setempat dengan pemerintah desa sukamahi di dalam menentukan
prioritas pembangunan desa yang akan menciptakan suatu kesejahteraan bagi
masyarakat.4
Alokasi Dana Desa (ADD) atau yang di beberapa daerah disebut
dengan perimbangan keuangan kabupaten desa menjadi bagian dari
penerimaan desa seperti di desa sukamahi semua penerimaan dan belanja desa
selanjutnya diputuskan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran
pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Berdasarkan pasal 100 PP 43 tahun
2014 Prosentase Belanja Desa pada APBDesa yaitu meliputi 70% untuk
mendanai biaya penyelenggaraan pemerintah desa, peleksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa. lalu 30% untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan
kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD,
insentif RT dan RW.5
4 Wawancara dengan Encep Subandi Kepala Desa Sukamahi. Sukamahi 4 Agustus 2017. 5 Wawancara dengan Ahmad Anwar Sekretaris Desa Sukamahi. Sukamahi 4 Agustus
2017.
49
Meskipun manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) dirasakan luas bagi
kemandirian desa sukamahi, namun masih ada beberapa catatan hambatan
dan tantangan kedepan. Hambatan yang terasa di desa sukamahi terdapat pada
kesiapan aparatur pemerintahan desa. Pengalaman yang baru ini diakui oleh
semua pihak yang masih membutuhkan waktu untuk belajar banyak
bagaimana mengelola secara mandiri pembangunan di desa.
Kesenjangan kemampuan antara aparatur pemerintah kabupaten dan
desa yang disebabkan oleh perbedaan jam terbang, hal ini masih menjadi
hambatan implementasi ADD. Inilah masalah yang paling sering terjadi
sehingga menjadi titik lemah bagi kelancaran pencairan dana maupun
pertanggung jawaban kepada kepala desa. Walaupun terdapat kelemahan di
dalam pemerintahan desa sukamahi akan tetapi pemerintah desa sukamahi
berusaha memberikan yang terbaik dalam pengelolaan ADD.
B. Tahap Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada
Pemerintahan Desa Sukamahi
Evaluasi dilakukan ketika proses maupun ketika hasil implementasi
kebijakan ADD. Hasil pengawasan ADD di tahun 2013-2015 yang dilakukan
oleh inspektorat kabupaten bogor menjelaskan bahwa di desa sukamahi
kecamatan mega mendung mengalami keberhasilan hal itu dapat dilihat dari
hasil pengawasan sebagai berikut yaitu masyarakat mengetahui tentang
adanya ADD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrembang
Desa, masyarakat dapat merasakan adanya manfaat pembangunan ADD.6
Adanya dana bantuan bagi pemerintah desa sukamahi memiliki dampak
yang tidak sedikit dan positif terhadap pembangunan desa ataupun upaya
kesejahteraan masyarakat desa secara umum. Adanya ADD telah
memberikan kontribusi bagi penguatan anggaran pendapatan dan belanja
desa. Sehingga kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam
perencanaan pembangunan desa sesuai rencana kerja pembangunan desa
6 Laporan Hasil Audit Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Desa Sukamahi
Kecamatan Megamendung Kab. Bogor.
50
(RKPD) meski tidak seluruhnya paling tidak sebagian besar dapat
direalisasikan.7
Bagi pemerintah desa sukamahi ADD yang dialokasikan pada tahun
2013-2015 sangat membantu penyelenggaraan pemerintah desa. Dampak
lain adalah :
1. Menunjang penyediaan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana desa.
2. Penguatan kelembagaan desa (BPD, LPM, PKK, dan Karang Taruna
Desa).
3. Meningkatkan kemandirian desa dalam pelaksaan pembangunan.
Dalam kurun waktu dari tahun 2013-2015 penggunaan ADD di desa
sukamahi lebih ditekankan pada pembangunan pemerintahan desa, penguatan
pelembagaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa
dikarenakan ini tahun pertama turunnya dana ADD pada pemerintahan desa
sukamahi. Sementara pembangunan dalam meningkatkan sarana dan
prasarana perekonomian masyarakat desa serta peningkatan ekonomi
masyarakat desa belum dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan terbatasnya
dan keterlambatannya dana yang diterima. Maka dalam hal ini pemerintah
desa sukamahi memprioritaskan terlebih dahulu kebutuhan masyarakat yang
dianggap penting. Dengan begitu secara bertahap pembangunan dan
kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat.8
Pengalokasian ADD dari tahun 2013-2015 dilaksanakan dengan
pengalokasian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan
sesuai dengan hasil musyawarah desa (Musrembang Desa) di mana hasil
tersebut direalisasikan serta di SPJ kan untuk menciptakan suatu realisasi
kerja desa yang bertanggung jawab serta transparan dan pada tahap evaluasi
ini dilaksanakan melalui SPJ pada pemerintah kabupaten bogor. Sebagaimana
menurut salah satu aparatur desa sukamahi yaitu Bapak ahmad anwar yang
menjabat sebagai sekretaris desa mengatakan proses realisasi pembangunan
7 Wawancara dengan Suhendra Warga Dusun Nagrog Desa Sukamahi. Sukamahi 4
Agustus 2017. 8 Wawancara dengan Encep Subandi Kepala Desa Sukamahi. Sukamahi 4 Agustus 2017.
51
yang dilakukan melalui ADD dapat dilaksanakan dengan baik oleh
pemerintah desa sukamahi terlebih terhadap pembangunan kantor desa yang
sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pemerintah desa dengan tujuan lebih
mudah melayani masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
secara bertahap pembangunan fisik maupun non fisik di desa sikamahi dari
tahun 2013-2015 setidaknya telah mengalami peningkatan.9
Akan tetapi pemerintah desa sukamahi harus lebih mengoptimalkan
dana ADD yang di terima dari pemerintah pusat kepada desa, jangan sampai
pemanfaatan atau pengimplementasiannya tidak sesuai dengan peraturan
yang ada. Karena apabila tidak dimanfaatkan dengan optimal akan
mengurangi dana yang di terima pada tahun selanjutnya. Dan apabila terdapat
penyalahgunaan dana tersebut makan aparatur yang bersangkutan akan
terjerat undang-undang korupsi.
C. Analisis Sistem Administrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Islam
(Siyasah)
Sistem administrasi dalam sistem ketatanegaraan Islam dengan
kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa sukamahi pada masa
pemerintahan saat ini sudah memiliki kesamaan antara keduanya. Hal ini
terlihat berdasarkan dari hasil penelitian di desa sukamahi, bahwasanya
kesamaan tersebut terdapat pada konsep pencatatan atau dokumentasi negara
yang bertujuan untuk menjaga hak-hak negara seperti tugas-tugas, kekayaan
negara dan pihak yang melaksanakannya (pagawai). Kemudian terdapat
persamaan dalam penggunaan dana tersebut bahwasanya di dalam
ketatanegaraan Islam kekayaan negara dipergunakan untuk membiayai para
qadhi, amir, angkatan perang, pegawai lainnya, dan untuk infrastruktur
negara seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, perpustakaan, dan
lain-lain. Dan kegunaan dana ADD sebagian sama dengan kegunaan sistem
ketatanegaraan islam, diantaranya yaitu; kesejahteraan masyarakat,
9 Wawancara dengan Suhendra Warga Dusun Nagrog Desa Sukamahi. Sukamahi 4
Agustus 2017.
52
pembangunan infrastruktur desa, gaji pegawai, dan penguatan lembaga desa
seperti LPM, PKK, dan karang taruna.
Adapun perbedaan antara sistem administrasi ketatanegaraan Islam
dengan sistem Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat pada sumber dana
tersebut, di mana pada sistem administrasi ketatanegaraan Islam dana berasal
dari tiga sumber yaitu fai, ghanimah, zakat, waqaf, jizyah dan kharaj dan hal
tersebut masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya jizyah dan kharaj lebih
diperuntukan kepada penduduk nonmuslim. Kata kharaj merupakan bentuh
jadian dari kata kharaja yang artinya adalah keluar, uang sewa atau hasil
tanah. Di dalam Islam kharaj adalah pajak tanah daerah-daerah yang
ditundukan oleh pemerintah Islam. Kharaj dimaksudkan sebagai pemberian
yang membuktikan kesetiaan dan kepatuhan warga tersebut kepada
pemerintahan Islam. Adapun jizyah adalah pajak perkepala yang dikenakan
kepada orang-orang nonmuslim (kaum dhimmi) oleh pemerintah Islam,
sebagaimana zakat yang dikeluarkan oleh kaum muslimin sebagai tanda
tunduk mereka akan aturan-aturan Allah.
Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut PP 43 tahun 2014
menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota
yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)”.
Menurut penulis, konsep siyasah idariyah pada masa kekhalifaan Umar
bin Khattab jika dikaitkan pada masa moderen sekarang ini masih relevan.
Hal tersebut dapat dilihat pada pengalokasian kekayaan negara untuk gaji
pegawai, orang-orang yang melayani masyarakat, sepert: Imam, Muadzin,
Ahli Fikih, penghafal al-Qur’an, pengantar surat, dan lain-lain. Selain itu
anggaran juga digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan
umat, seperti pembangunan jembatan, memperbaiki jembatan, membuat parit
53
dan memperluas masjid.10 Sangat jelas bahwa dana yang sudah dikumpulkan
dari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Alokasi dana desa yang didapat dari APD Kabupaten/Kota yang
bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pemanfaatannya Kepala desa
bermusyawarah dengan masyarakat setempat sebelum dana yang didapat
dipergunakan.
Kemudian, dalam pemanfaatannya jika ADD tersebut memungkinkan,
dalam hal ini memiliki kelebihan dari kebutuhan primer desa, seperti honor
panitia pelaksana kegiatan, tunjangan pegawai desa, biaya operasional BPD,
penguatan kelembagaan LPM, penguatan kelembagaan PKK, penguatan
karang taruna, dan biaya gotong royong, dana tersebut akan dialokasikan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sepert subsidi dan bantuan modal
di sektor mikro, pembangunan proyek-proyek fasilitas umum yang
mempermudah urusan masyarakat dan memperlancar kegiatan ekonomi,
serta pembangunan proyek-proyek lainnya yang bertujuan meningkatkan
kesejateraan rakyat.
Adapun kekurangan yang penulis analisi dari implementasi kebijakan
Alokasi Dana Desa (ADD) di desa sukamahi yaitu masih surangnya SDM
yang tersedia, di dalam perencanaannya atau ketika pelaksaan ADD tersebut
berlangsung. Dan kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat untuk
memantau terlaksananya alokasi dana tersebut, di mana hal tersebut dapat
menimbulkan suatu tindakan pelanggaran seperti menyalah gunakan dana
yang didapat untuk hal-hal yang tidak penting, bahkan mungkin dapat
menjurus pada tindak korupsi.
Kemudian, mengenai dana yang didapat setiap tahunya yaitu
menyesuaikan dengan pajak bumi dan bangunan yang didapat di desa
sukamahi. Hal tersebutlah yang menyebabkan dana disetiap tahunya berbeda-
10 M. Ayoub Mahmoud, The Crisis of Muslim History: Akar-akar krisis politik dalam
sejarah muslim, (Bandung: Mizan, 2004), h. 69.
54
beda. Adapun penggunaan dana tersebut sudah dipergunakan oleh pemerintah
desa sukamahi dengan maksimal, yaitu untuk prioritas kebutuhan masyarakat
pada saat itu yang berupa pisik maupun non fisik, sebagaimana kebutuhan
prioritas tersebut disusun berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di
dalamnya terdapat Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang akan
direkomendasikan kepada pemerintah kecamatan dan dilaporkan kepada
pihak provinsi ataupun kabupaten. Walaupun masih banyaknya kekurangan
di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa sukamahi seperti
kurangnya SDM yang tersedia, pengalaman dalam mengelola ADD tersebut,
akan tetapi sejauh ini pemerintah desa sukamahi mampu menjawab setiap
aspirasi masyarakat dengan cara memberikan prioritas pembangunan baik
fisik atau non fisik. Sebagaimana hal ini sangat membantu pemerintah desa
dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Karena secara
tidak disadari secara bertahap proses pembangunan di desa sukamahi semakin
tinggi, yang diakibatkan oleh ADD yang dialokasikan oleh desa sukamahi.
55
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah penulis paparkan mengenai implementasi
Alokasi Dana Desa (ADD) dalam sistem ketatanegaraan Islam, penulis
menyimpulkan beberapa poin penting yang menjadi inti dari pembahasan
skripsi ini.
1. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintahan
desa sukamahi telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Dalam penyalurannya kepala desa bermusyawarah dengan masyarakat,
kemudian dalam penggunaannya diutamakan pada kebutuhan-kebutuhan
primer seperti honor panitia pelaksana kegiatan, tunjangan pegawai desa,
biaya operasional BPD, penguatan kelembagaan LPM, penguatan
kelembagaan PKK, penguatan karang taruna, dan biaya gotong royong,
jika memungkinkan atau memiliki kelebihan dari dana ADD tersebut
diperuntukkan pada kebutuhan sekunder yaitu meningkatkan
kesejahteraan rakyat, seperti subsidi dan bantuan modal di sektor mikro,
pembangunan proyek-proyek fasilitas umum yang mempermudah urusan
masyarakat dan memperlancar kegiatan ekonomi, serta pembangunan
proyek-proyek lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejateraan
rakyat.
2. Pihak pemerintah desa sukamahi dalam pelaporan dana yang diterima
dari pemerintah pusat bersikap transparan dengan menempelkan
pengalokasian dana dalam masa satu tahun ditempat-tempat yang bisa
diketahui oleh masyarakat. Disamping itu, kesiapan aparatur desa ketika
mendapat pengalaman baru masih membutuhkan waktu untuk belajar
dan mempersiapkan diri dalam mengemban tugas, komunikasi yang
terbatas antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat yang
menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perencanaan desa.
56
3. Pengaturan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Siyasah Idariyah sangat
relevan, hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang ada bahwa
pengalokasian dana lebih diutamakan pada kebutuhan primer, jika
memiliki kelebihan maka dana tersebut dipergunakan pada kebutuhan-
kebutuhan sekunder dan tersier
B. Saran-Saran
Saran-saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini,
yaitu:
1. Dari pembahasan mengenai implementasi kebijakan dana desa,
diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam pelaksaannya.
Disamping itu, masyarakat dapat mengetahui tentang sumber dana dan
pemanfaatan anggaran yang didapat. Anggaran yang didapat oleh desa
bersumber dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah
kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus (DAK). sedangkan dalam islam sumber pendapatan
daerah dikenal dengan fai, ghanimah, dan zakat.
2. Peningkatan kualitas dari aparatur desa harus diutamakan, agar memiliki
kesiapan ketika mendapati hal-hal baru terkait dengan perencanaan
pembangunan desa, hal tersebut dimaksudkan kegiatan-kegitan yang
sudah direncanakan melalui hasil musyawarah dapat terlaksana dengan
baik sesuai yang diharapkan. Komunikasi antara pemerintah desa dengan
pemerintah pusat lebih ditingkatkan lagi, agar dana dari pemerintah pusat
turun tepat waktu dan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan,
terlaksana tepat waktu.
57
DAFTAR PUSTAKA
A. Daftar Pustaka
Arsip Desa, Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD Tahun 2013, 2014 dan 2015.
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka cipta,
2008.
Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan
Negara dalam Syari’at Islam, terj. Fadli Bachri, Lc, dari Al-Ahkam As-
Suthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah, Jakarta: Daar El-Kitab Al-Araby,
2013.
Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, tahun 2014.
Kepala Desa Sukamahi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun. 2015,
Arsip Desa Sukamahi.
Laporan Hasil Audit Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Desa Sukamahi
Kecamatan Megamendung Kab. Bogor.
Mahmoud, M. Ayoub, The Crisis of Muslim History: Akar-akar krisis politik dalam
sejarah muslim, Bandung: Mizan, 2004.
Marbun, B. N, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita, Jakarta: Sinar
Harapan, 2010.
Nawawi, Hadari, metodologi penelitian social, Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2007.
58
Ompi, Atika Wulan, Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) dalam
meningkatkan pembangunan desa di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab.
Minahasa, Manado: Tesis, Pascasarjana Universitas Negeri Manado, 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rumidi, Sukandar, Metodologi penelitian, Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 2004.
Subarsono, AG, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Suharto, Edi, Analisis kebijakan publik, Bandung: Alfabeta, 2010.
Syafrudin, Ateng, “Republik Desa, pergulatan hukum tradisional dan hukum
modern dalam desain Otonomi Desa”, Bandung: Alumni, 2010.
Tangkilisan, Hessel Nogi S, Teori dan Konsep Kebijakan Publik: dalam Kebijakan
Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta: Lukman
Offset dan YPAPI, 2003.
Tim penyusun RPJM Des, Rencana Jangka Menengah Desa Sukamahi 2013–2018,
Pemerintah Desa Sukamahi, Sukamahi: 2015.
Winarno, Budi, Apakah Kebijakan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan
Publik, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
Wisakti, Daru, implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan
geyer kabupaten grobogan, Semarang: Tesis, Pascasarjana Universitas
Diponegoro, 2015.
59
B. Wawancara
Wawancara dengan Ahmad Anwar Sekretaris Desa Sukamahi, Sukamahi, 4
Agustus 2017.
Wawancara dengan Encep Subandi Kepala Desa Sukamahi, Sukamahi, 4 Agustus
2017.
Wawancara dengan Saepul Firdaus S.Pd Bendahara Desa Sukamahi, Sukamahi, 4
agustus 2017.
Wawancara dengan Suhendra Warga Dusun Nagrog Desa Sukamahi. Sukamahi, 4
Agustus 2017.
64
Narasumber : Encep Subandi
Jabatan : Kepala Desa Sukamahi
Tempat Wawancara : Kantor Desa Sukamahi
Waktu Wawancara : Jum’at, 4 agustus 2017, Pukul 09:00 WIB
1. Dalam proses pengelolaan ADD, apa yang dilakukan oleh pemerintsh
Desa Sukamahi?
Didalam proses pengelolaan ADD desa sukamahi berpegang teguh
terhadap prinsip pengelolaan ADD yang di atur oleh petunjuk teknis
ADD seperti: berpihak kepada klompok masyarakat, transparan,
dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif, demokrasi,
berkelanjutan, efektif, efisien.
2. Dalam pengelolaan ADD pada proses realisasi prinsip keberpihakan
kepada kelompok masyarakat, dengan cara apa pemerintah desa sukamahi
merealisasikan?
Dengan cara melibatkan musrembangdes dalam menentukan
kegiatan prioritas baik dalam bentuk fisik atau non fisik, supaya
keputusan tersebut menjadi suatu keberpihakan terhadap
masyarakat.
3. Dalam pengelolaan ADD pada proses realisasi prinsip transparansi,
dengan cara apa pemerintah desa sukamahi merealisasikan?
Proses transparansi di dalam pengelolaan ADD tercipta dalam tiga
tahapan yaitu: dilaksanakannya musrembangdes, memberikan
kepercayaan kepada masyarakat dalam proses pengawasan dan
pelaksanaan kegiatan dan yang terakhir pembuatan SPJ berupa surat
pertanggung jawaban dalam bentuk laporan kepada pemerintah
Kecamatan, Provinsi dan Kabupaten.
4. Dalam pengelolaan ADD pada proses realisasi prinsip dapat
dipertanggungjawabkan, dengan cara apa pemerintah desa sukamahi
merealisasikan?
65
Dengan melaporkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada
pemerintah Kabupaten dan Provinsi melalui rekomendasi Camat.
5. Dalam pengelolaan ADD pada proses realisasi prinsip partisipasi, dengan
cara apa pemerintah desa sukamahi merealisasikan?
Partisifasi masyarakat dilakukan secara aktif dalam pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) melalui 3 tahapan pula, yaitu: Pertama,
proses perencanaan dilaksanakan melalui keterlibatan masyarakat di
dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebutuhan
prioritas pembangunan fisik maupun non fisik yang akan
dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa. Kedua, proses pelaksanaan
dilaksanakan melalui keterlibatan masyarakat didalam peranannya
sebagai pengawas serta pelaksana kegiatan yang dilaksanakan baik
fisik maupun non fisik melalui Alokasi Dana Desa. Ketiga, Proses
pengawasan/pengendalian dilaksanakan melalui keterlibatan
masyarakat didalam proses pelapor dan pendukung serta pengawas
di dalam pembuatan SPJ yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa
Sukamahi.
6. Dalam pengelolaan ADD pada proses realisasi prinsip demokrasi, dengan
cara apa pemerintah desa sukamahi merealisasikan?
Demokrasi tercipta dalam pengelolaan ADD pada saat proses
pengambilan keputusan di dalam menentukan prioritas kegiatan fisik
maupun non fisik yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa
di mana Setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka
pemberian bantuan ini dilakukan secara musyawarah berdasarkan
prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
7. Dalam pengelolaan ADD pada proses realisasi prinsip berkelanjutan,
dengan cara apa pemerintah desa sukamahi merealisasikan?
Hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan baik fisik maupun non fisik
melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dimanfaatkan dan dipelihara
serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat seperti
pembangunan Paving Blok, Pembangunan Sarana Ibadah, Penguatan
66
Karang Taruna melalui sarana dan prasarana olah raga bagi peinuda
dll.
8. Dalam pengelolaan ADD pada proses realisasi prinsip efektif, dengan cara
apa pemerintah desa sukamahi merealisasikan?
Kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan
secara efektif, di mana hasil yang didapat dalam proses pembangunan
fisik maupun non fisik harus sesuai dengan target. serta Daftar
Rencana Kegiatan (DRK) yang diajukan kepada pemerintah
Kabupaten bogor dan Provinsi jawa barat melalui Alokasi Dana Desa
yang akan dialokasikan untuk Desa Sukamahi harus sesuai dengan
Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat diakhir pelaksanaan
kegiatan yang dilaksanakan,
9. Dalam pengelolaan ADD pada proses realisasi prinsip efisien, dengan cara
apa pemerintah desa sukamahi merealisasikan?
Prinsip efisien dilaksanakan dalam proses penggunaan bantuan
Alokasi Dana Desa (ADD), dengan cara mendahulukan prioritas
pembangunan yang dibutuhkan masyarakat yang dirumuskan dalam
Daftar Rencana Kegiatan (DRK) disaat proses perencanaan
pengalokasian ADD, sehingga dana yang dialokasikan dapat dikelola
secara efisien oleh pemerintah desa sukamahi.
67
Narasumber : Ahmad Anwar
Jabatan : Sekretaris Desa Sukamahi
Tempat Wawancara : Kantor Desa Sukamahi
Waktu Wawancara : Jum’at, 4 agustus 2017, Pukul 10:00 WIB
1. Kapan waktu ditentukannya direalisasikan ADD?
ADD setiap tahunnya direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten dan
Provinsi, namun waktu dicairkannya ADD tidak ditentukan secara
jelas, bisa direalisasikan diawal tahun, pertengahan tahun, maupun
akhir tahun.
2. Pada Proses Evaluasi kebijakan ADD yang diberikan oleh pemerintah
Kabupaten dan Provinsi, langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah desa
sukamahi?
Pada tahap evaluas, dilaksanakan melalui laporan kegiatan yang
berupa SPJ, yang nantinya dilaporkan kepada pihak pemerintah
Kabupaten dan Provinsi.
3. apa saja isi yang dituankan di dalam SPJ?
Rincian pembelanjaan yang dilaksanakan selama kegiatan
dilaksanakan, kuitansi pembelian barang, serta bukti tanda tangan
camat dalam hal ini camat sifatnya mengetahui. Yang mana dalam
hal ini SPJ tersebut harus sesuai dengan RAB yang dibuat diawal
tahap identifikasi kebijakan ADD.
4. Apakah ada kemungikinan SPJ tidak di ACC?
Bisa, apabila terjadi ketidak sesuaian antara SPJ yang dibuat dengan
RAB yang dirancang dan direkomendasikan serta dilaporkan kepada
pihak Kabupaten dan Provinsi.
5. Disaat SPJ tidak di ACC, adakah hukuman/konsekuensi yang diberikan
oleh pemerintah kabupaten dan provinsi kepada pemerintah desa?
Hukuman/konsekuensi yang diberikan berupa penggantian berupa
materiil oleh pemerintah desa sesuai dengan ketidak sesuaian antara
68
RAB dan SPJ. Dan pembangunan yang disoroti biasanya
pembangunan fisik. Pembangunan apa saja yang terlampir dalam
SPJ dan apabila terdapat temuan ketidak sesuaian dengan RAB,
maka desa sukamahi harus mengganti ketidak sesuaian
pembangunan tersebut dengan materiil (uang penggantian
pembangunan yang tidak terselesaikan dengan baik).
6. Adakah tim audit yang mengawasi kegiatan fisik maupun non fisik yang
dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sukamahi? Tim audit dari
pemerintah kabupaten yaitu bagian pemerintah desa yang berada
dalam badan inspektorat. Dan itupun biasanya dilaksanakan setelah
proses evaluasi dilaksanakan serta SPJ dilaporkan kepada
pemerintah dan Kabupaten.
7. Apakah ada pembinaan aparatur desa dalam melakukan pengelolaan
ADD?
Pembinaan secara langsung tidak ada, hanya pembinaan melalui
buku edoman pelaksanaan ADD yang diberikan oleh pemerintah
Kabupaten dan Provinst.
69
Narasumber : Saepul Firdaus, S.Pd
Jabatan : Bendahara Desa Sukamahi
Tempat Wawancara : Kantor Desa Sukamahi
Waktu Wawancara : Jum’at, 4 agustus 2017, Pukul 10:50 WIB
1. Berapa anggaran ADD yang dicairkan setiap tahunnya oleh pemerintah
Kabupaten dan Provinsi?
Jika ADD menyesuaikan dengan pajak bumi dan bangunan yang
didapat di desa sukamahi.
2. Pada tahun 2013 s/d 2015 secara keseluruhan berapa ADD yang sudah
dicairkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor Untuk Desa Sukamahi?
ADD yang sudah dicairkan untuk desa Sukamahi dari tahun 2013 s/d
2015 sebesar Rp. 229.399.636.
3. Pada proses tahapan identifikasi kebijakan ADD, langkah apa yang
dilakukan oleh pemerintah desa Sukamahi?
Pada tahap identifikasi dilakukan suatu perumusan kebutuhan
prioritas masyarakat yang akan direalisasikan melalui ADD melalui
musyawarah ditingkat desa dengan melibatkan kepala Desa,
perangkat Desa, LPM, BPD, dan unsur masyarakat.
4. Membahas apa saja didalam musyawarah tersebut?
Membahas tentang bagaimana pengelolaan anggaran yang diberikan
oleh pemerintah Kabupaten dan Provinsi melalui ADD yang akan
dialokasikan untuk kegiatan fisik dan non fisik yang dibutuhkan oleh
masyarakat.
5. Apa saja yang dihasilkan di dalam proses musyawarah desa di dalam
membahas ADD?
Menghasilkan prioritas kebutuhan masyarakat yang berupa pisik
maupun non fisik, sebagaimana kebutuhan prioritas tersebut disusun
berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di dalamnya terdapat
DRK (daftar Rencana Kegiatan) yang akan direkomendasikan
70
kepada pemerintah kecamatan dan dilaporkan kepada pihak provinsi
maupun kabupaten.
6. Pada tahapan implementasi Kebijakan ADD, langkah apa yang dilakukan
oleh pemerintah Desa Sukamahi?
Melaksanakan pembangunan prioritas utama yang dirumuskan
melalui RAB yang tertera dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK).
7. meliputi pembangunan apa saja yang dilakukan berupa kegiatan fisik
rnelalui ADD pada tahun 2013 s/d 2015?
Pembangunan jalan Lingkung, Pembangunan Kantor Desa,
Pembangunan sarana Ibadah, dll.
8. Dan meliputi kegiatan apa saja yang dilakukan berupa kegiatan non fisik
melalui ADD pada tahun 2013 s/d 2015?
Penguatan Karang Taruna Desa Sukamahi, Penguatan PKK Desa
Sukamahi, Gotong Royong, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial
kemasyarakatan.
71
Narasumber : Suherman
Jabatan : Masyarakat Desa Sukamahi
Tempat Wawancara : Kediaman Beliau
Waktu Wawancara : Jum’at, 4 agustus 2017, Pukul 19:50 WIB
1. Apakah ADD yang dialokasikan untuk desa, dapat memenuhi masyarakat
setiap tahunnya?
Memenuhi masyarakat secara total belum bisa, namun ADD dapat
dialokasikan untuk kebutuhan prioritas pada saat itu, sesuai dengan
anggaran yang akan dicairkan oleh pemerintah Kabupaten dan
Provinsi.
2. Berapa besar peranan masyarakat dalam musyawarah menentukan
kebijakan di dalam memutuskan kebutuhan prioritas di dalam pengelolaan
ADD?
Peranan masyarakat sangat tinggi di dalam menentukan kebutuhan
prioritas yang akan dicapai melalui ADD, karena mereka secara
totalitas dilapangan mengetahui semua permasalahan di wilayahnya
yang kemudian direkomendasikan kepada pemerintah Desa untuk
secara bijak mengalokasikan ADD tersebut dialokasikan terkait
memenuhi kebutuhan prioritas tersebut.
3. Seberapa besar manfaat kebijakan ADD bagi pemerintah Desa Sukamahi?
Sangat besar, karena mampu menjawab setiap aspirasi masyarakat
dengan cara memberikan prioritas pembangunan baik fisik maupun
non fisik kepada masyarakat. Dan ini sangat membantu pemerintah
desa dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.
Karena secara tidak disadari secara bertahap proses pembangunan
di desa sukamahi semakin tinggi, yang diakibatkan oleh ADD yang
dialokasikan oleh desa tersebut.